Polri Hadirkan 9 Saksi di Sidang Etik Irjen Eko Hadi, Terbukti Bersekongkol Sadap Prabowo

Polri Hadirkan 9 Saksi di Sidang Etik Irjen Eko Hadi, Terbukti Bersekongkol Sadap Prabowo
Majelis Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyalahgunaan akses dan perangkat teknologi Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: ANTARA/HO-Polri TV)

Yulizar Post | JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghadirkan sembilan saksi dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Dalam persidangan yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), majelis menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan untuk melakukan akses ilegal dan penyadapan dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri.

Sidang etik tersebut berlangsung sekitar sembilan jam, dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Sembilan orang saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan di hadapan majelis. Salah satunya merupakan saksi yang meringankan atau saksi a de charge yang diajukan oleh Eko Hadi sendiri dengan persetujuan Ketua Komisi Kode Etik Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa kesempatan menghadirkan saksi meringankan merupakan bagian dari hak terduga pelanggar dalam proses persidangan etik.

Kehadiran saksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan untuk menguji dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko Hadi. Majelis tidak hanya mendengarkan keterangan saksi, tetapi juga mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan oleh perwira tinggi Polri tersebut selama persidangan.

Majelis KKEP Jatuhkan Sanksi PTDH

Setelah memeriksa seluruh rangkaian persidangan, majelis KKEP menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Perbuatannya dinilai berkaitan dengan pemufakatan untuk melakukan akses ilegal berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Baca Juga:  Gerindra Minta APBK Banda Aceh 2027 Prioritaskan Pelayanan Dasar dan Ekonomi Rakyat

Majelis menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan tercela. Selain sanksi etika, Eko Hadi juga dijatuhi sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut didasarkan pada pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tersebut telah mengalami perubahan melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Aturan itu menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang diduga melanggar kode etik profesi.

Usai putusan dibacakan, Eko Hadi langsung dikembalikan ke tempat penahanan di Mako Brimob untuk menjalani proses hukum pidana yang ditangani Bareskrim Polri. Dengan demikian, pemeriksaan etik yang telah selesai dijalani tidak menghentikan proses penyidikan pidana dalam perkara penyadapan tersebut.

Baca Juga:  Banda Aceh Hadirkan Perpustakaan Outdoor ala Seoul, 40 Kegiatan Siap Digelar

Eko Hadi Ajukan Banding atas Putusan Pemecatan

Meskipun majelis telah menjatuhkan sanksi PTDH, Eko Hadi menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut. Polri selanjutnya akan membentuk komisi banding untuk memeriksa permohonan keberatan sesuai mekanisme yang berlaku.

Brigjen Trunoyudo menjelaskan bahwa mekanisme banding mengacu pada ketentuan Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Melalui mekanisme tersebut, permohonan banding akan diperiksa oleh komisi yang dibentuk untuk menentukan hasil akhir dari proses keberatan.

Karena itu, perkembangan status keanggotaan Eko Hadi masih perlu mengikuti tahapan yang ditentukan dalam aturan internal Polri. Putusan tingkat pertama telah menjatuhkan sanksi pemecatan, sementara hasil pemeriksaan banding belum diumumkan pada saat keterangan tersebut disampaikan.

Empat Perwira Tinggi Terseret Perkara Penyadapan

Kasus ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Dalam perkara pidana tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka diduga terlibat dalam rangkaian perbuatan yang berkaitan dengan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem atau perangkat elektronik, serta penghapusan data elektronik. Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai salah satu pihak yang menjadi sasaran penyadapan dalam perkara tersebut.

Dalam dugaan pelanggaran yang diperiksa terhadap Eko Hadi, Polri menyoroti penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Akses dan perangkat teknologi yang berada dalam lingkungan institusi kepolisian diduga digunakan secara tidak sesuai kewenangan dan prosedur.

Baca Juga:  Dua Kali Berkas Dikembalikan Jaksa, Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh Dikeluarkan dari Tahanan

Perkara tersebut menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan internal kepolisian. Penggunaan teknologi yang seharusnya mendukung tugas penegakan hukum justru diduga dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ahrie Sonta Lebih Dahulu Dijatuhi Sanksi Etik

Sebelum sidang terhadap Eko Hadi, Divisi Propam Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution pada Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan tersebut, majelis juga menjatuhkan sanksi berupa pernyataan perbuatan tercela dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.

Ahrie Sonta juga mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut. Dengan demikian, proses penentuan status keanggotaannya masih harus mengikuti mekanisme pemeriksaan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan kode etik Polri.

Polri menyatakan bahwa penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Proses persidangan terhadap para perwira tinggi tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal untuk menindak dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran profesionalitas di lingkungan kepolisian.

Di sisi lain, proses etik dan proses pidana merupakan dua jalur penanganan yang berbeda. Sidang KKEP berfokus pada dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi anggota Polri, sedangkan penyidikan Bareskrim bertujuan mengungkap dugaan tindak pidana serta menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti.

Perkembangan selanjutnya akan ditentukan oleh hasil pemeriksaan banding terhadap putusan PTDH serta proses hukum pidana yang masih berjalan. Publik masih menunggu bagaimana penanganan perkara ini terhadap para tersangka lainnya, termasuk perkembangan pemeriksaan terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *