Yulizar Post | JAKARTA – Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Keputusan tersebut diambil sesaat setelah Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) membacakan putusan dalam sidang etik yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Eko Hadi sebelumnya dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait dugaan penyalahgunaan akses dan perangkat teknologi milik Polri dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Majelis menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku yang bersangkutan merupakan perbuatan tercela, disertai sanksi administratif berupa PTDH.
Meski demikian, Eko Hadi tidak menerima begitu saja keputusan pemecatan tersebut. Ia memilih menempuh jalur banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan kepolisian. Dengan pengajuan tersebut, putusan sidang etik tingkat pertama masih akan melalui tahapan pemeriksaan di tingkat banding.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mekanisme banding telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Menurut Trunoyudo, Polri akan membentuk komisi banding untuk memeriksa permohonan yang diajukan Eko Hadi. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menentukan tindak lanjut terhadap putusan etik yang telah dijatuhkan oleh majelis tingkat pertama.
Polri Siapkan Komisi Banding
Pengajuan banding merupakan bagian dari hak anggota Polri yang dijatuhi sanksi dalam proses sidang kode etik. Melalui mekanisme tersebut, pihak yang dijatuhi hukuman dapat meminta agar putusan diperiksa kembali oleh komisi banding sesuai ketentuan internal kepolisian.
Trunoyudo mengatakan pembentukan komisi banding akan dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan Eko Hadi. Polri belum menyampaikan hasil akhir pemeriksaan karena proses tersebut baru akan berjalan setelah pengajuan banding diterima dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Ketentuan mengenai banding dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan tersebut. Karena itu, hasil akhir mengenai sanksi etik terhadap Eko Hadi masih menunggu keputusan komisi banding.
Proses banding ini juga menjadi perhatian karena menyangkut seorang perwira tinggi Polri berpangkat jenderal bintang dua. Putusan tingkat pertama telah menjatuhkan sanksi pemecatan, tetapi mekanisme keberatan tetap harus dihormati sebagai bagian dari prosedur penegakan kode etik.
Eko Hadi Kembali Ditahan di Mako Brimob
Setelah sidang etik selesai dan putusan dibacakan, Eko Hadi langsung dikembalikan ke tempat penahanan di Markas Komando (Mako) Brimob. Ia masih harus menjalani proses hukum pidana yang ditangani oleh Bareskrim Polri terkait perkara dugaan penyadapan ilegal.
Trunoyudo menjelaskan bahwa pengembalian Eko Hadi ke Mako Brimob dilakukan agar proses pidana yang sedang berjalan tetap berlanjut. Dengan demikian, pengajuan banding atas putusan etik tidak menghentikan proses penanganan perkara pidana yang menjeratnya.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat dua jalur penanganan yang berjalan terhadap Eko Hadi. Jalur pertama merupakan pemeriksaan etik internal Polri yang berujung pada putusan PTDH. Sementara jalur kedua adalah proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam perkara penyadapan.
Kedua proses tersebut memiliki tujuan dan mekanisme berbeda. Sidang etik menilai kepatuhan anggota terhadap aturan profesi dan disiplin institusi, sedangkan proses pidana bertujuan membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ahrie Sonta Lebih Dahulu Mengajukan Banding
Langkah Eko Hadi mengajukan banding menyusul tindakan serupa yang sebelumnya dilakukan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Ahrie lebih dahulu menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada Selasa (10/11/2026) dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Dalam sidang tersebut, majelis menjatuhkan sanksi berupa pernyataan perbuatan tercela dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri. Setelah putusan dibacakan, Ahrie juga menyampaikan keberatan dan mengajukan banding.
Dengan demikian, permohonan banding Eko Hadi dan Ahrie Sonta sama-sama menunggu tindak lanjut melalui mekanisme komisi banding internal Polri. Trunoyudo menyatakan perkembangan dan hasil keputusan atas permohonan tersebut akan disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai.
Kasus Penyadapan Menyeret Sejumlah Perwira Tinggi Polri
Kasus yang melibatkan Eko Hadi dan Ahrie Sonta merupakan bagian dari pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara tersebut turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri yang diduga memiliki keterkaitan dengan penggunaan akses dan perangkat teknologi kepolisian.
Dalam penanganan perkara pidana, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Mereka dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Penggunaan teknologi dan akses internal Polri menjadi salah satu aspek yang didalami dalam perkara tersebut. Penyidik perlu mengungkap bagaimana akses itu digunakan, siapa yang memberikan perintah, serta sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Perkembangan kasus ini juga menjadi perhatian terhadap pengawasan penggunaan fasilitas dan kewenangan di lingkungan kepolisian. Perangkat teknologi yang dimiliki institusi penegak hukum semestinya digunakan sesuai tugas, kewenangan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada dua perkembangan penting, yakni hasil banding atas putusan PTDH terhadap Eko Hadi serta kelanjutan penyidikan pidana oleh Bareskrim Polri. Kedua proses tersebut diharapkan berjalan sesuai aturan dan memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang menjadi sorotan nasional ini.

