Aceh Utara Catat Prevalensi Stunting 22,4 Persen, Ayahwa Perkuat Intervensi hingga Tingkat Gampong

Aceh Utara Catat Prevalensi Stunting 22,4 Persen, Ayahwa Perkuat Intervensi hingga Tingkat Gampong
Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil atau Ayahwa. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperkuat program penanganan stunting melalui pelayanan posyandu, pemantauan tumbuh kembang balita, dan peningkatan perhatian terhadap gizi ibu hamil.

Yulizar Post | ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat upaya penurunan angka stunting melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Pada tahun pertama kepemimpinan Bupati H. Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, pemerintah daerah mencatat sejumlah perkembangan dalam pelaksanaan program penanganan stunting.

Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Aceh Utara yang diterima pada Selasa (17/11/2026), realisasi prevalensi stunting daerah tersebut tercatat sebesar 22,4 persen. Capaian kinerja untuk indikator itu berada di angka 75,56 persen dengan predikat cukup berhasil.

Angka tersebut menjadi bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Penanganan stunting juga berkaitan dengan upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan pemantauan kesehatan anak sejak usia dini.

Data Lapangan Mencatat 1.435 Kasus

Di sisi lain, data pencatatan kasus yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Samsul Bahri, menunjukkan bahwa jumlah balita yang tercatat mengalami stunting pada pertengahan 2026 mencapai 1.435 kasus. Data tersebut disebut berasal dari total 40.395 balita yang tercatat di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Baca Juga:  Wabup Tarmizi Minta Tata Kelola Perumda Tirta Mon Pase Dibenahi, Pelayanan Air Minum Harus Lebih Berkualitas

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah kasus yang dilaporkan memperlihatkan perubahan. Pada periode sebelumnya tercatat 1.966 kasus atau 4,8 persen. Angka itu kemudian menjadi 1.562 kasus atau 3,7 persen pada Januari hingga Mei 2025, sebelum tercatat sebanyak 1.435 kasus pada pertengahan 2026.

Perkembangan tersebut menunjukkan berkurangnya jumlah kasus berdasarkan angka yang disampaikan dalam pemberitaan. Meski demikian, persentase dan jumlah kasus perlu dibaca secara cermat karena dapat dipengaruhi perbedaan periode pencatatan maupun jumlah balita yang menjadi dasar penghitungan. Data prevalensi dalam LKjIP juga perlu dibedakan dari angka pencatatan kasus di lapangan.

Intervensi Diperkuat hingga Tingkat Gampong

Sejak dilantik pada 17 Februari 2025, Ayahwa disebut menempatkan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan perbaikan gizi masyarakat sebagai salah satu perhatian dalam pembangunan Aceh Utara. Pelaksanaan program tidak hanya bertumpu pada kebijakan di tingkat kabupaten, tetapi juga melibatkan perangkat dan tenaga kesehatan hingga tingkat gampong.

Baca Juga:  Hendak Ambil Piring di Atap Rumah Tetangga, Pemuda 26 Tahun Tewas Tersengat Listrik di Bener Meriah

Sejumlah langkah yang dijalankan meliputi optimalisasi pelayanan posyandu, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, serta perhatian terhadap pemenuhan asupan gizi bagi ibu hamil. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari intervensi lintas sektor yang diarahkan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan stunting sejak dini.

Posyandu memiliki peran penting sebagai salah satu layanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan pemantauan secara berkala, kondisi pertumbuhan anak dapat diperhatikan dan keluarga bisa memperoleh informasi mengenai kebutuhan kesehatan serta gizi balita.

Puskesmas Diminta Aktif Memantau Balita

Dinas Kesehatan Aceh Utara juga mendorong seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di setiap kecamatan agar terus meningkatkan pemantauan terhadap tumbuh kembang balita. Keaktifan tenaga kesehatan di tingkat kecamatan dinilai penting untuk memastikan pelayanan dan intervensi yang telah disiapkan pemerintah dapat menjangkau masyarakat.

Pemantauan yang berkelanjutan dibutuhkan agar kondisi anak dapat diketahui secara lebih dini. Dengan demikian, tindak lanjut kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak dan keluarga.

Baca Juga:  Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Belum Tetapkan Tersangka

Upaya penurunan stunting tidak hanya berkaitan dengan penanganan kasus yang telah ditemukan. Pencegahan juga memerlukan perhatian terhadap kesehatan ibu selama kehamilan, pemenuhan gizi keluarga, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Karena itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan yang dilakukan tenaga kesehatan.

Pemkab Targetkan Perbaikan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan akan melanjutkan dan memaksimalkan program percepatan penurunan stunting. Capaian yang telah dilaporkan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat perkembangan pelaksanaan program sekaligus menentukan langkah perbaikan berikutnya.

Ke depan, konsistensi pelayanan posyandu, penguatan peran puskesmas, serta koordinasi lintas sektor akan tetap dibutuhkan. Penanganan stunting merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan pemantauan, pendampingan keluarga, dan dukungan berbagai unsur pemerintahan hingga tingkat desa.

Dengan memperkuat layanan kesehatan dasar dan perhatian terhadap kebutuhan gizi ibu serta anak, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara bertahap. Penurunan stunting pada akhirnya tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari semakin baiknya kualitas tumbuh kembang anak di Aceh Utara.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *