Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Belum Tetapkan Tersangka

Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Belum Tetapkan Tersangka
Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Jakarta. Kepolisian masih mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dengan mengumpulkan alat bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi.

Yulizar Post | JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik saat ini terus mengumpulkan alat bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat penanganan perkara tersebut.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa hingga Selasa, 17 November 2026, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut. Proses hukum masih berjalan dan penyidik membutuhkan bukti yang cukup sebelum menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

“Belum, belum. Masih dalam proses,” kata Suyudi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Kapolri, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan para saksi, tetapi juga mempelajari sejumlah barang bukti yang telah diamankan. Perangkat elektronik, termasuk telepon genggam atau gadget, menjadi salah satu bagian yang diperiksa untuk mencari informasi yang dapat memperjelas dugaan tindak pidana tersebut.

Baca Juga:  Rama Satria Pimpin KB FKPPI Banda Aceh, Illiza Minta Fokus pada Pembinaan Generasi Muda

Polri juga masih menelusuri kemungkinan adanya bukti lain yang dapat memperkuat konstruksi perkara. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan dugaan makar didasarkan pada alat bukti yang relevan, bukan semata-mata pada dugaan atau keterkaitan dengan perkara penyadapan.

Polri Bentuk Tim Khusus

Dalam pengusutan perkara ini, Polri telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin. Tim tersebut bertugas mendalami dugaan tindak pidana makar yang muncul dalam rangkaian kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Polri juga telah menerbitkan laporan polisi tersendiri terkait dugaan tindak pidana makar. Langkah tersebut dilakukan karena dugaan makar memiliki unsur dan kebutuhan pembuktian yang berbeda dari perkara utama mengenai penyadapan ilegal, akses ilegal, serta dugaan penghilangan dokumen elektronik.

Sebelumnya, Kapolri menjelaskan bahwa penyidik perlu memastikan ada atau tidaknya unsur perbuatan bersama-sama maupun pemufakatan jahat yang bertujuan melakukan tindak pidana makar. Karena itu, penyidik masih menelusuri perintah, tujuan kegiatan penyadapan, serta pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam aktivitas tersebut.

Baca Juga:  Banjir dan Longsor Lumpuhkan Akses di Gayo Lues, Empat Jembatan Putus

Pada 17 November 2026, Polri menyampaikan bahwa penanganan dugaan makar telah memasuki tahap penyidikan. Meski demikian, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan tidak berarti seseorang otomatis telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik tetap harus mengumpulkan dan menguji alat bukti untuk menentukan apakah unsur tindak pidana terpenuhi dan siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Empat Perwira Tinggi Telah Jadi Tersangka dalam Perkara Penyadapan

Perkara dugaan makar ini berkaitan dengan kasus utama dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara utama tersebut, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Keempat nama yang disebut dalam penanganan perkara penyadapan itu adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penetapan tersangka terhadap keempat perwira tinggi tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik. Namun, status tersangka dalam perkara utama itu tidak serta-merta menjadikan mereka tersangka dalam perkara dugaan makar.

Kapolri sebelumnya menegaskan bahwa temuan dalam perkara penyadapan, akses ilegal, maupun dugaan penghilangan dokumen elektronik tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar. Dugaan makar harus dibuktikan melalui proses hukum tersendiri dengan menelusuri unsur-unsur pidana yang disangkakan.

Baca Juga:  Fraksi PAN Minta Pemko Banda Aceh Kurangi Ketergantungan Dana Pusat dan Tingkatkan PAD

Pembuktian Makar Membutuhkan Pendalaman Terpisah

Dalam hukum pidana, dugaan makar tidak cukup hanya didasarkan pada adanya tindakan yang dianggap melanggar hukum atau kegiatan yang berkaitan dengan pejabat negara. Penyidik harus membuktikan unsur tindak pidana yang relevan, termasuk maksud dan tujuan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.

Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap saksi, penelusuran komunikasi, analisis perangkat elektronik, serta pendalaman mengenai perintah dan tujuan suatu kegiatan menjadi bagian penting dalam proses penyidikan. Setiap bukti harus diuji keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Perkembangan perkara ini masih perlu dicermati karena proses penyidikan belum menghasilkan penetapan tersangka makar. Publik juga perlu membedakan antara dugaan tindak pidana, status seseorang dalam perkara tertentu, dan kesimpulan hukum yang hanya dapat ditetapkan melalui proses peradilan.

Dengan demikian, langkah Polri saat ini masih berfokus pada pengumpulan bukti dan pendalaman keterangan untuk memastikan apakah dugaan makar dalam kasus penyadapan tersebut memenuhi unsur pidana. Penetapan tersangka baru dapat dilakukan apabila penyidik memperoleh bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *