Sidang Etik Polri Putuskan EHS Dipecat Tidak Hormat, yang Bersangkutan Ajukan Banding

Sidang Etik Polri Putuskan EHS Dipecat Tidak Hormat, yang Bersangkutan Ajukan Banding
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan keterangan terkait putusan sidang etik terhadap anggota Polri berinisial EHS di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Yulizar Post | JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota Polri berinisial EHS berakhir dengan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). EHS dijatuhi sanksi setelah dinyatakan melakukan pelanggaran terkait dugaan akses ilegal dengan memanfaatkan sarana teknologi milik Polri.

Sidang yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Selasa (17/11/2026) berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Mabes Polri, Jakarta. Persidangan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo dan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan EHS.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal atau *illegal access*. Perbuatan tersebut disebut berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Dijatuhi Sanksi Etika dan Pemberhentian

Dalam putusannya, Komisi KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada EHS. Sanksi pertama berupa sanksi etika, yakni menyatakan perilaku yang bersangkutan sebagai perbuatan tercela.

Baca Juga:  Jelang CSS XXIV AKKOPSI, Illiza Tinjau Empat Lokasi Unggulan Sanitasi di Banda Aceh

Sementara itu, sanksi kedua berupa tindakan administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari keanggotaan Polri. Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, EHS menyatakan mengajukan banding atas keputusan komisi. Proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk pemeriksaan oleh Komisi Banding yang akan dibentuk untuk menangani permohonan tersebut.

Kompolnas Ikut Mengawasi Persidangan

Pelaksanaan sidang turut dipantau Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai unsur pengawasan eksternal. Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menyampaikan penilaiannya bahwa proses persidangan telah berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Baca Juga:  Irjen Eko Hadi Ajukan Banding Setelah Dipecat Polri, Putusan PTDH Belum Final

Menurutnya, para pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menjelaskan alur kewenangan, serta menguraikan fakta yang berkaitan dengan perkara. EHS juga diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan dalam persidangan.

Polri menegaskan bahwa penegakan kode etik harus dilakukan secara objektif dan akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law* disebut menjadi landasan dalam penanganan setiap dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian.

Proses Pidana Berlanjut di Bareskrim

Selain proses etik, EHS juga akan menjalani proses hukum pidana yang ditangani penyidik Bareskrim Polri. Setelah putusan administratif PTDH dijatuhkan, yang bersangkutan selanjutnya akan kembali ke Bareskrim untuk mengikuti tahapan penanganan perkara pidana.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Putusan sidang etik terhadap EHS menjadi bagian dari proses penegakan aturan internal Polri. Namun, proses pidana tetap berjalan melalui mekanisme hukum tersendiri dan harus mengikuti tahapan yang berlaku.

Baca Juga:  Banda Aceh Kembali Dipercaya Gelar CSS XXIV dan Munas AKKOPSI, 260 Peserta Dijadwalkan Hadir

Polri menyatakan akan menjalankan proses penegakan aturan secara profesional dan transparan. Sementara itu, pengajuan banding oleh EHS menjadi tahapan lanjutan yang perlu diperhatikan dalam proses etik tersebut.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *