Wamen Imipas Tegaskan Transformasi Kementerian Harus Hadirkan Perubahan Nyata Tata Kelola Pemerintahan

Wamen Imipas Tegaskan Transformasi Kementerian Harus Hadirkan Perubahan Nyata Tata Kelola Pemerintahan
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, M. Maulana Bungaran, saat membuka diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Gedung Kemenimipas, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Yulizar Post | JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), M. Maulana Bungaran, menegaskan bahwa transformasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) harus menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tersebut tidak boleh hanya sebatas penyesuaian struktur organisasi atau nomenklatur, tetapi harus berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan, tata kelola kelembagaan, serta pemenuhan hak masyarakat dan warga binaan.

Penegasan itu disampaikan Maulana ketika membuka diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan” di Gedung Kemenimipas, Jakarta, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam kegiatan tersebut, transformasi kelembagaan menjadi salah satu pokok pembahasan, terutama terkait upaya memperkuat efektivitas organisasi setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdiri sebagai kementerian tersendiri. Maulana menyebut pembentukan kementerian tersebut merupakan langkah strategis Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, perubahan kelembagaan tersebut sekaligus membawa tanggung jawab yang lebih besar bagi seluruh jajaran kementerian. Dua sektor utama yang ditangani, yakni keimigrasian dan pemasyarakatan, memiliki karakteristik serta tantangan berbeda sehingga membutuhkan pengelolaan yang profesional, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Tantangan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Pada sektor keimigrasian, Kemenimipas dituntut menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan modern. Peningkatan kualitas layanan tersebut harus berjalan seiring dengan pelaksanaan fungsi pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian.

Baca Juga:  Illiza Sambut Kedatangan Ketua AKKOPSI dan Sejumlah Kepala Daerah di Bandara SIM

Artinya, kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian perlu didukung sistem administrasi yang efektif tanpa mengurangi ketegasan pengawasan terhadap pelanggaran aturan. Keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan menjadi bagian penting dalam membangun sistem keimigrasian yang responsif sekaligus tetap menjaga kepentingan negara.

Sementara itu, sektor pemasyarakatan menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks. Penguatan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pembinaan bagi warga binaan.

Persoalan kepadatan hunian dan keterbatasan sumber daya juga menjadi perhatian dalam pengelolaan pemasyarakatan. Kondisi tersebut membutuhkan pembenahan sistem kerja, penguatan kapasitas petugas, serta pendekatan pembinaan yang lebih efektif agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai.

Maulana menilai kedua sektor tersebut harus terus mengalami perbaikan agar perubahan kelembagaan benar-benar memberikan manfaat. Transformasi harus tercermin dalam peningkatan kualitas layanan, profesionalisme aparatur, keamanan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan warga binaan.

Kemenimipas Jalankan 13 Program Akselerasi dan 15 Program Aksi

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenimipas telah menjalankan 13 program akselerasi sepanjang 2025. Program tersebut kemudian dilanjutkan melalui 15 program aksi pada 2026 sebagai bagian dari upaya mempercepat pembenahan dan meningkatkan kontribusi kementerian terhadap agenda pembangunan nasional.

Program-program tersebut mencakup sejumlah bidang strategis, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, program makan bergizi gratis, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, hingga peningkatan investasi.

Pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa tugas Kemenimipas tidak hanya terbatas pada pelayanan administrasi keimigrasian dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Kementerian juga memiliki peran dalam mendukung berbagai agenda prioritas nasional sesuai dengan kewenangan dan kapasitas kelembagaannya.

Baca Juga:  Pj Sekda Aceh Pimpin Upacara HKN ke-62, Bireuen Raih Sejumlah Penghargaan Kesehatan

Meski demikian, Maulana mengingatkan agar keberhasilan transformasi tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah program yang dilaksanakan, inovasi yang diperkenalkan, ataupun penghargaan yang berhasil diperoleh. Ukuran terpenting adalah sejauh mana kebijakan dan program tersebut memberikan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perubahan Budaya Kerja dan Profesionalisme Aparatur

Selain pembenahan sistem dan program, Maulana menekankan pentingnya perubahan budaya kerja di lingkungan Kemenimipas. Menurutnya, transformasi kelembagaan harus diikuti peningkatan profesionalisme aparatur agar seluruh kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Perubahan budaya kerja diperlukan untuk membangun organisasi yang lebih adaptif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan. Aparatur juga dituntut mampu menjalankan tugas sesuai standar profesional serta memberikan respons yang tepat terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pembenahan administrasi saja belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan transformasi. Perubahan harus terlihat dalam cara kerja, kualitas pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, dan hasil pelayanan yang diterima masyarakat.

Karena itu, Kemenimipas membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi arah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterlibatan lembaga pemerintah, legislatif, akademisi, serta media dinilai penting agar proses transformasi dapat berjalan lebih terarah dan terbuka.

Libatkan KSP, Bappenas, DPR, Akademisi, dan Media

Maulana menjelaskan bahwa perspektif dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) diperlukan untuk menilai kesesuaian program kementerian dengan prioritas Presiden. Sementara itu, masukan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dibutuhkan untuk melihat kontribusi program terhadap sasaran pembangunan nasional.

Selain itu, Komisi XIII DPR RI sebagai mitra kerja kementerian memiliki peran penting melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Keterlibatan lembaga legislatif diharapkan dapat memberikan perspektif terhadap pelaksanaan kebijakan serta kebutuhan pembenahan regulasi dan kelembagaan.

Baca Juga:  BULOG Langsa Salurkan 10 Ton Beras untuk Warga Terdampak Banjir Aceh Tamiang

“Kami membutuhkan perspektif dari Kantor Staf Kepresidenan untuk menilai keselarasan program kementerian dengan prioritas Presiden, Bappenas untuk melihat kontribusinya terhadap pembangunan nasional, serta dari Komisi XIII DPR sebagai mitra kerja dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” ujar Maulana Bungaran.

Masukan juga diharapkan datang dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, kalangan akademisi, dan media massa. Unsur-unsur tersebut dinilai memiliki peran dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik kementerian.

Melalui keterlibatan berbagai pihak, Kemenimipas diharapkan memperoleh evaluasi dan pandangan yang lebih luas mengenai capaian maupun tantangan yang masih harus diselesaikan. Dengan demikian, kebijakan transformasi tidak hanya disusun berdasarkan perspektif internal, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.

Buku Transformasi Jadi Catatan Evaluasi Kementerian

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, penerbitan buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjadi salah satu hal yang dibahas. Dokumen tersebut diproyeksikan tidak hanya berisi rangkuman capaian kinerja dan perubahan yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi bahan refleksi terhadap berbagai aspek yang masih membutuhkan perbaikan.

Dokumentasi transformasi kelembagaan dinilai penting untuk mencatat proses perubahan, perkembangan program, serta tantangan yang dihadapi kementerian. Catatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi jajaran internal sekaligus memberikan gambaran kepada publik mengenai arah pembenahan organisasi.

FGD ini turut menghadirkan sejumlah narasumber penanggap, di antaranya Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Pelaksana Tugas Deputi I Kantor Staf Presiden Heru Kreshna Reza, serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas.

Kehadiran para narasumber dari berbagai lembaga tersebut diharapkan memperkaya pembahasan mengenai pelaksanaan transformasi Kemenimipas. Diskusi juga menjadi ruang untuk menyampaikan evaluasi, pandangan, dan rekomendasi agar pembenahan kelembagaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.

Pada akhirnya, transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diharapkan tidak berhenti pada perubahan organisasi maupun peningkatan jumlah program kerja. Keberhasilannya harus tercermin melalui pelayanan keimigrasian yang semakin baik, sistem pemasyarakatan yang lebih profesional, pemenuhan hak warga binaan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *