Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut bermartabat dan profesional. Portal berita Yulizar Post (https://yulizarpost.com/) yang diterbitkan oleh PT Jejaring Aceh Digital tunduk serta berpedoman pada Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup
Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan/atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain artikel, opini, komentar, suara, gambar, serta rekaman yang melekat pada media siber.
2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip keberimbangan (cover both sides).
c. Ketentuan dalam huruf (a) di atas dikecualikan dengan syarat:
- Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang mendesak;
- Sumber berita pertama adalah sumber yang jelas identitasnya, kredibel dan kompeten;
- Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak dapat diwawancarai;
- Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diusahakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
d. Setelah memuat berita sesuai dengan huruf (c), media wajib melanjutkan usaha verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
b. Media siber mewajibkan pengguna melakukan registrasi keanggotaan dan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat memublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna.
c. Dalam publikasi Isi Buatan Pengguna, media siber berhak mengedit atau menghapus isi buatan pengguna yang mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, fitnah, kebohongan, pornografi, atau yang melanggar hukum.
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Ralat, koreksi dan/atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
c. Di setiap berita yang diralat, dikoreksi, atau diberi hak jawab dicantumkan waktu penyampaian ralat, koreksi, dan/atau hak jawab tersebut.
5. Pencabutan Berita
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali menyangkut masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Pencabutan berita wajib disertai alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
6. Iklan
a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan/atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, atau “sponsor” secara jelas.
7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pencantuman sumber secara jelas atas setiap karya jurnalistik, gambar, atau data dari media lain.
8. Pencantuman Pedoman
Yulizar Post mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini secara terbuka pada halaman khusus agar mudah diakses dan dipahami oleh seluruh pembaca.
9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.