Yulizar Post | JAKARTA – Dugaan praktik pungutan liar dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi kembali terungkap dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim.
Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengungkap adanya biaya tambahan tidak resmi sekitar Rp1 juta untuk setiap permohonan izin tinggal WNA. Biaya tersebut disebut berada di luar pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi kewajiban resmi pemohon.
Pengakuan itu disampaikan Joko ketika memberikan kesaksian dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA dengan terdakwa Silmy Karim dan sejumlah pejabat lainnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Di hadapan majelis hakim, Joko menjelaskan bahwa informasi mengenai biaya tambahan tersebut pertama kali disampaikan oleh Tessar Bayu Setyaji, yang saat itu menjabat sebagai Kasubdit Alih Status Izin Tinggal. Joko mengaku sebelumnya menemui Tessar untuk menanyakan sejumlah permohonan izin tinggal yang belum juga selesai diproses.
Menurut keterangan Joko, Tessar menyampaikan adanya biaya tambahan sekitar Rp1 juta. Ketika jaksa memastikan apakah pungutan tersebut dikenakan untuk setiap permohonan atau setiap tenaga kerja asing, Joko menjawab bahwa biaya itu dihitung untuk setiap permohonan izin tinggal per WNA.
Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan saksi untuk mengungkap mekanisme pembayaran tidak resmi yang diduga berlangsung dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian.
Saksi Mengaku Rutin Mengeluarkan Rp80 Juta hingga Rp130 Juta
Selain mengungkap besaran biaya tambahan per permohonan, Joko juga menceritakan jumlah uang yang harus dikeluarkan perusahaannya dalam pengurusan izin tinggal WNA. Ia mengaku rutin mengeluarkan uang sekitar Rp80 juta hingga Rp130 juta dalam setiap periode pembayaran.
Pembayaran tersebut dilakukan setiap satu atau dua bulan sekali, menyesuaikan jumlah permohonan dan permintaan uang yang disampaikan kepadanya. Joko menyebut besaran pembayaran tidak selalu sama, tetapi berkisar pada angka tersebut.
Dalam keterangannya, Joko menjelaskan bahwa permintaan uang disampaikan melalui Tessar Bayu Setyaji. Sementara itu, pengaturan teknis pembayaran dikoordinasikan oleh Juniadi Sri Priambudi, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dengan Nur Adib, mantan karyawan Joko.
Nur Adib kemudian menyampaikan kepada Joko mengenai jumlah uang yang perlu disiapkan berdasarkan permintaan Juniadi. Mekanisme tersebut membuat pembayaran dilakukan melalui koordinasi antara pihak perusahaan dan orang-orang yang disebut dalam kesaksian tersebut.
Joko menegaskan bahwa uang diserahkan secara tunai, bukan melalui transfer perbankan. Praktik pembayaran itu, berdasarkan pengakuannya di persidangan, berlangsung sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025.
Meski mengaku melakukan pembayaran dalam kurun waktu sekitar tiga tahun, Joko menyatakan tidak mengingat jumlah keseluruhan uang yang telah dikeluarkan perusahaannya. Karena itu, nominal Rp80 juta hingga Rp130 juta yang disampaikan dalam sidang merupakan kisaran pembayaran rutin, bukan total akumulasi selama periode tersebut.
Permohonan Disebut Diproses Setelah Pembayaran
Joko juga menjelaskan alasan dirinya mengikuti permintaan pembayaran tersebut. Ia mengaku menghadapi persoalan ketika sejumlah permohonan izin tinggal yang diajukan perusahaannya tidak kunjung selesai diproses oleh pihak imigrasi.
Kondisi tersebut membuatnya khawatir karena perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap para klien yang menggunakan jasa pengurusan dokumen keimigrasian. Apabila permohonan terus tertunda, perusahaan berisiko menerima keluhan dari pengguna jasa yang membutuhkan kepastian mengenai status izin tinggal mereka.
Menurut keterangan Joko, setelah biaya tambahan dibayarkan, permohonan yang sebelumnya belum selesai biasanya kemudian disetujui. Proses pengajuan dokumen itu sendiri dilakukan melalui aplikasi Molina atau layanan daring pengurusan izin tinggal milik Direktorat Jenderal Imigrasi.
Joko menyampaikan bahwa persetujuan biasanya diberikan setelah pembayaran dilakukan, meskipun waktu penyelesaian teknisnya tidak selalu berlangsung seketika. Keterangan tersebut disampaikan untuk menjelaskan hubungan antara pembayaran tambahan dan proses permohonan yang sebelumnya tertunda.
Kesaksian Joko menjadi bagian dari pembuktian di persidangan. Keterangan tersebut tetap harus dinilai bersama alat bukti lain dan keterangan para pihak yang terlibat sebelum majelis hakim mengambil kesimpulan mengenai perbuatan yang didakwakan.
Silmy Karim Didakwa dalam Perkara Pemerasan Rp168,97 Miliar
Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian terkait pengurusan izin tinggal WNA. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut total uang yang diduga diperoleh melalui praktik tersebut mencapai Rp168.972.869.901 atau sekitar Rp168,97 miliar.
Jaksa juga menyebut Silmy diduga menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar. Perbuatan yang didakwakan disebut dilakukan bersama sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Selain Silmy, nama-nama yang tercantum dalam perkara tersebut antara lain mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, serta mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo.
Jaksa juga menyebut mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi dan mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah sebagai pihak yang didakwa dalam perkara tersebut.
Berdasarkan uraian dakwaan, pembagian uang yang diduga diterima sejumlah pihak meliputi Rp500 juta untuk Saffar Muhammad Godam, Rp6,53 miliar untuk Jaya Saputra, Rp2,88 miliar untuk Tessar Bayu Setyaji, Rp4,24 miliar untuk Bagus Bramantyo, Rp16,30 miliar untuk Juniadi Sri Priambudi, dan Rp50,96 miliar untuk Gusti Benardiansyah.
Jaksa menduga praktik tersebut dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat penerbitan dokumen keimigrasian. Bahkan, sejumlah permohonan disebut tidak diterbitkan sehingga pemohon diduga terdorong memberikan uang di luar ketentuan resmi agar dokumen yang dibutuhkan dapat diproses.
Silmy Juga Didakwa Menerima Gratifikasi Rp33,94 Miliar
Selain dakwaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA, Silmy Karim juga menghadapi dakwaan gratifikasi dengan nilai sekitar Rp33,94 miliar. Nilai tersebut disebut terdiri atas uang tunai sebesar Rp2,56 miliar dan kepemilikan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas senilai Rp31,38 miliar.
Jaksa menduga penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan Silmy. Namun, seluruh uraian mengenai pemerasan dan gratifikasi tersebut masih merupakan materi dakwaan yang harus dibuktikan melalui proses persidangan.
Kesaksian Joko Mulyono mengenai pungutan sekitar Rp1 juta per permohonan memberikan gambaran mengenai salah satu mekanisme pembayaran yang diduga terjadi dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Keterangan mengenai pembayaran tunai, kisaran setoran berkala, serta keterlibatan sejumlah pihak akan menjadi bagian yang dinilai majelis hakim bersama bukti-bukti lainnya.
Perkara ini juga menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan publik di bidang keimigrasian. Pengurusan izin tinggal bagi WNA semestinya berjalan berdasarkan prosedur dan tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga pemohon memperoleh kepastian layanan tanpa dibebani pembayaran di luar ketentuan.
Dalam sistem pelayanan administrasi, biaya resmi seperti PNBP harus dibedakan secara tegas dari pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Apabila dugaan pungutan di luar ketentuan tersebut terbukti melalui proses peradilan, praktik semacam itu berpotensi merusak integritas pelayanan publik dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan layanan keimigrasian.
Sidang selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk menguji keterangan saksi, dokumen transaksi, serta bukti lain yang diajukan oleh jaksa maupun pihak terdakwa. Majelis hakim nantinya akan menilai seluruh bukti sebelum menentukan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

