Yulizar Post | BANDA ACEH – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar apel siaga darurat bencana hidrometeorologi Tahun 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan personel, sarana, dan peralatan dalam menghadapi potensi banjir, tanah longsor, serta bencana lain akibat kondisi cuaca ekstrem.
Apel dipimpin Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan dan diikuti personel TNI-Polri, Dinas Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi di berbagai wilayah Aceh.
Dalam amanatnya, Kapolda menyampaikan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan tersebut didasarkan pada surat Menteri Dalam Negeri serta analisis kondisi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
Dengan berlakunya status tersebut, seluruh unsur terkait diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan mekanisme penanganan darurat dapat dijalankan ketika dibutuhkan.
234 Kejadian Bencana Tercatat hingga September 2026
Kapolda juga mengingatkan bahwa Aceh masih menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, terlebih setelah sejumlah wilayah mengalami banjir dan longsor pada November 2025. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan perlu terus ditingkatkan, terutama ketika intensitas hujan meningkat.
Selain itu, BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di Aceh untuk periode 14–16 November 2026. Peringatan tersebut berkaitan dengan terpantau adanya dua bibit siklon tropis yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah daerah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang disampaikan Kapolda, tercatat 234 kejadian bencana di Aceh sepanjang Januari hingga September 2026. Total kerugian akibat berbagai kejadian tersebut diperkirakan mencapai Rp186 miliar.
Kapolda menilai angka tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman bencana di Aceh perlu ditangani secara serius. Karena itu, apel siaga tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan harus diikuti kesiapan nyata dari seluruh personel dan instansi yang terlibat.
Enam Arahan Kapolda untuk Personel
Dalam kegiatan tersebut, Ruddi Setiawan menyampaikan sejumlah arahan kepada seluruh personel agar kesiapan penanggulangan bencana dapat berjalan optimal.
Pertama, setiap instansi diminta memastikan kesiapan personel, sarana, dan peralatan melalui pemeriksaan secara berkala. Kedua, sistem peringatan dini serta komunikasi dengan BMKG, BPBA, BPBD, dan pemangku kepentingan lainnya harus diperkuat agar informasi dapat diterima secara cepat dan akurat.
Ketiga, pemetaan wilayah rawan bencana beserta jalur evakuasi yang aman perlu dilakukan. Keempat, keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan penanganan bencana.
Kelima, koordinasi lintas instansi harus diperkuat dengan pembagian tugas yang jelas tanpa mengedepankan kepentingan sektoral. Keenam, seluruh personel diminta menjalankan tugas secara profesional dan humanis, dengan tetap memperhatikan keselamatan diri serta menunjukkan empati kepada masyarakat terdampak.
Peralatan SAR Diperiksa, Masyarakat Diminta Waspada
Kapolda menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBA, BMKG, relawan, dan masyarakat harus bekerja secara terpadu agar proses penyelamatan serta penanganan darurat dapat dilakukan secara efektif.
Usai apel, Kapolda Aceh bersama pejabat dari instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap alat khusus dan perlengkapan material penanggulangan bencana. Pemeriksaan juga mencakup peralatan pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue (SAR) yang disiapkan untuk mendukung operasi di lapangan.
Selain kesiapan petugas, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di wilayah rawan banjir dan longsor. Warga diimbau mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BMKG serta tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai bencana.
Kapolda turut meminta masyarakat segera melaporkan tanda-tanda awal bencana kepada aparat terdekat atau melalui layanan Call Center 110. Pelaporan lebih awal diharapkan membantu petugas melakukan langkah antisipasi dan penanganan sebelum situasi berkembang menjadi lebih berbahaya.
Dengan status siaga darurat yang berlaku hingga 31 Januari 2027, kesiapan seluruh unsur menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko dan dampak bencana. Sinergi pemerintah, aparat, relawan, serta masyarakat diharapkan dapat mempercepat respons dan melindungi keselamatan warga di seluruh wilayah Aceh.


