Muhammad Rizal Tegaskan Penanganan Perkara Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh Sudah Maksimal dan Profesional

Muhammad Rizal Tegaskan Penanganan Perkara Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh Sudah Maksimal dan Profesional
Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, memberikan keterangan dalam konferensi pers mengenai penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh, di halaman Kantor BKPSDM, Jumat (13/11/2026).

Yulizar Post | BANDA ACEH – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD telah dilakukan secara maksimal, objektif, dan profesional. Proses tersebut dilaksanakan bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Penegasan itu disampaikan Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, dalam konferensi pers yang digelar Pemerintah Kota Banda Aceh di halaman Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jumat (13/11/2026).

Rizal menjelaskan, sejak peristiwa yang menjadi awal penanganan perkara pada 12 Agustus 2026, pihaknya telah melakukan berbagai tahapan penyidikan. Koordinasi dengan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh juga dilakukan untuk mendukung proses penanganan perkara agar berjalan sesuai prosedur dan memenuhi ketentuan hukum acara maupun hukum materiel.

Menurutnya, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan penegakan Qanun Jinayat di wilayah Kota Banda Aceh. Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dijalankan secara objektif tanpa membedakan kedudukan, jabatan, maupun latar belakang pihak yang terlibat.

Dalam perkembangan penyidikan, terdapat petunjuk dari peneliti berkas perkara yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terpenuhi. Hal tersebut berkaitan dengan rumusan perbuatan yang menjadi pokok perkara yang dinilai belum diatur secara konkret dalam ketentuan tersebut.

“Sejak awal, penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Jinayat. Kami telah melakukan berbagai upaya bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh untuk mendukung penanganan yang objektif dan profesional,” ujar Rizal.

Baca Juga:  Milad ke-40 Fokusgampi, Satukan Lintas Generasi dan Beri Penghargaan kepada Mantan Ketua Umum

Unsur Hukum Menjadi Perhatian dalam Penanganan Perkara

Rizal menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum, setiap perkara harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penanganan sebuah perkara tidak hanya bergantung pada adanya laporan atau dugaan peristiwa, tetapi juga harus didukung alat bukti serta kesesuaian antara perbuatan yang disangkakan dengan ketentuan hukum yang digunakan.

Dalam perkara yang melibatkan FD, petunjuk peneliti berkas menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan penyidik. Apabila suatu perbuatan belum dirumuskan secara jelas dalam ketentuan yang menjadi dasar penindakan, penerapan pasal tersebut dapat menghadapi kendala dalam proses hukum.

Karena itu, Rizal menilai persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, penegakan syariat Islam membutuhkan dasar hukum yang jelas agar setiap proses penanganan perkara dapat berjalan dengan kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.

Ia juga menyampaikan bahwa Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tetap berkomitmen menjalankan tugas penegakan syariat Islam sesuai kewenangan yang dimiliki. Setiap tindakan penyidikan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk memperhatikan petunjuk dari pihak yang berwenang dalam proses penelitian berkas perkara.

Pemko Dorong Kajian terhadap Pengaturan Jarimah Liwath

Melihat perkembangan perkara tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap adanya pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan jarimah liwath dalam Qanun Jinayat. Kajian tersebut dinilai penting untuk melihat apakah rumusan aturan yang berlaku saat ini telah cukup jelas dalam menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Baca Juga:  Fraksi NasDem Desak Pemko Banda Aceh Tingkatkan PAD dan Prioritaskan Infrastruktur pada 2027

Rizal menyebutkan bahwa pembahasan dapat melibatkan Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), para ahli hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya. Keterlibatan berbagai unsur diperlukan agar kajian terhadap regulasi dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kebutuhan masyarakat.

“Kami tidak ingin ke depan muncul persoalan serupa yang penanganannya kembali terkendala karena unsur pidana yang disyaratkan dalam aturan belum terpenuhi,” ujarnya.

Menurut Rizal, kejelasan rumusan hukum akan membantu aparat dalam menjalankan tugas penegakan qanun. Dengan ketentuan yang lebih terperinci, aparat penegak hukum dapat memahami batasan perbuatan yang diatur, unsur yang harus dibuktikan, serta prosedur yang perlu dipenuhi dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Namun, setiap perubahan atau penyempurnaan aturan tetap harus melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian juga perlu memperhatikan prinsip kepastian hukum, kejelasan rumusan, serta perlindungan hak-hak setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum.

Penegakan Hukum Harus Memperhatikan Prosedur

Penanganan perkara yang berkaitan dengan Qanun Jinayat melibatkan sejumlah tahapan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan alat bukti, penyusunan berkas perkara, hingga penelitian oleh penuntut umum, seluruhnya memiliki persyaratan yang perlu dipenuhi.

Dalam sistem penanganan perkara, penyidik bertugas mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana. Sementara itu, penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas yang diserahkan penyidik untuk menilai kelengkapan materiil dan formil sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Apabila masih terdapat kekurangan, penyidik perlu menindaklanjuti petunjuk yang diberikan sesuai kewenangannya. Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk memastikan perkara ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan penilaian atau tekanan opini publik.

Dalam pemberitaan lain mengenai perkembangan perkara ini, masa penahanan FD disebut telah berakhir pada 31 Oktober 2026. Berakhirnya masa penahanan merupakan persoalan prosedural yang berbeda dari penentuan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Karena itu, status hukum dan perkembangan berkas perkara harus merujuk pada keterangan resmi aparat penegak hukum serta dokumen proses hukum yang bersangkutan.

Baca Juga:  PKB Bireuen Bedah Buku Islam dan Sosialisme, Bahas Pemikiran Tjokroaminoto

Masyarakat Diminta Tidak Menyebarkan Spekulasi

Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengajak masyarakat untuk menyikapi perkembangan perkara tersebut secara bijak. Rizal mengingatkan agar publik menghormati proses hukum yang telah berjalan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk berbagai spekulasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga privasi keluarga pihak-pihak yang terlibat. Perhatian masyarakat terhadap suatu perkara sebaiknya tidak berkembang menjadi penyebaran identitas pribadi, informasi keluarga, maupun konten yang dapat merugikan orang-orang yang tidak berkaitan langsung dengan proses hukum.

Di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial, masyarakat perlu memastikan kebenaran suatu kabar sebelum membagikannya. Informasi mengenai perkembangan perkara sebaiknya merujuk pada keterangan resmi lembaga berwenang dan pemberitaan media yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya Kepastian Hukum dan Transparansi

Perkara ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum membutuhkan aturan yang jelas, alat bukti yang memadai, serta prosedur yang dijalankan secara konsisten. Kepastian hukum diperlukan agar aparat memiliki pedoman yang terukur dalam menjalankan kewenangannya, sementara masyarakat memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selain itu, transparansi dalam penyampaian informasi juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Keterangan resmi dari instansi terkait dapat membantu masyarakat memahami perkembangan suatu perkara tanpa harus bergantung pada informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

Evaluasi terhadap regulasi juga merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola penegakan hukum. Apabila ditemukan ketentuan yang belum memberikan kejelasan dalam penerapannya, pembahasan bersama para pemangku kepentingan dapat menjadi langkah untuk mengidentifikasi persoalan dan merumuskan perbaikan sesuai mekanisme hukum.

Pemerintah Kota Banda Aceh berharap penanganan perkara ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh pihak, khususnya dalam memperkuat pelaksanaan Qanun Jinayat. Di sisi lain, masyarakat diharapkan tetap menghormati proses hukum, menjaga privasi pihak terkait, serta mengedepankan informasi yang akurat dalam menyikapi persoalan tersebut.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *