Pemko Banda Aceh Bongkar Baliho Tak Berizin di Peunayong dan Simpang Lima Usai Teguran Diabaikan

Pemko Banda Aceh Bongkar Baliho Tak Berizin di Peunayong dan Simpang Lima Usai Teguran Diabaikan
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, meninjau proses pembongkaran baliho yang tidak memiliki izin di kawasan Peunayong, Banda Aceh, Sabtu dini hari (14/11/2026). (Foto: Ratno Sugito)

Yulizar Post | BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali melakukan penertiban terhadap media reklame yang tidak memiliki izin. Kali ini, petugas membongkar sejumlah baliho yang masih berdiri di kawasan Peunayong dan Simpang Lima setelah pemiliknya tidak menindaklanjuti teguran serta batas waktu pembongkaran yang telah diberikan sebelumnya.

Penertiban berlangsung pada Jumat malam (13/11/2026), dengan menyasar dua lokasi strategis di pusat Kota Banda Aceh, yakni kawasan Pasar Ikan Peunayong dan Simpang Lima. Kedua kawasan tersebut menjadi perhatian pemerintah kota karena keberadaan media reklame di ruang publik perlu mengikuti ketentuan perizinan dan penataan kota.

Langkah pembongkaran dilakukan setelah pemerintah memberikan kesempatan kepada pemilik baliho untuk melakukan penertiban secara mandiri. Bahkan, pemilik sempat meminta tambahan waktu agar dapat membongkar sendiri konstruksi reklame tersebut. Namun, hingga batas waktu yang diberikan berakhir, baliho yang menjadi sasaran penertiban masih belum dibongkar.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Yusnardi, dalam arahannya menjelaskan bahwa teguran telah disampaikan kepada pemilik sebelum petugas turun ke lapangan. Pemerintah juga telah memberikan kesempatan agar proses pembongkaran dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus menunggu tindakan petugas.

“Beberapa waktu lalu sudah kita berikan teguran, pemilik baliho juga meminta perpanjangan waktu untuk memotong sendiri baliho. Namun, sampai saat ini baliho masih berdiri. Oleh karena itu, titik fokus kita malam ini di dua kawasan tersebut,” ujar Yusnardi.

Baca Juga:  Banda Aceh Hadirkan Perpustakaan Outdoor ala Seoul, 40 Kegiatan Siap Digelar

Menurut Yusnardi, penertiban media reklame yang tidak memiliki izin merupakan bagian dari pengawasan pemerintah terhadap pemasangan baliho dan papan reklame di wilayah Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkala untuk memastikan media promosi yang berada di ruang publik tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Penertiban Dilakukan Secara Berkala

Yusnardi menyampaikan bahwa kegiatan penertiban baliho tidak berizin dilaksanakan secara rutin setiap dua minggu sekali. Pola pengawasan berkala tersebut dimaksudkan agar keberadaan media reklame di berbagai kawasan kota dapat terus dipantau dan ditangani apabila ditemukan pelanggaran.

Pengawasan secara berkelanjutan dinilai penting mengingat pemasangan baliho dan reklame tersebar di berbagai titik, mulai dari jalan utama, persimpangan, kawasan perdagangan, hingga lingkungan permukiman. Tanpa pengawasan yang konsisten, pemasangan media promosi yang tidak sesuai ketentuan berpotensi mengganggu penataan ruang publik.

Penertiban juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjaga keteraturan lingkungan perkotaan. Selain memperhatikan aspek perizinan, penataan reklame perlu mempertimbangkan kondisi lokasi, keselamatan pengguna jalan, serta kesesuaian dengan tata ruang dan estetika kota.

Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, turut meninjau langsung proses pembongkaran baliho di kawasan Peunayong. Kehadiran Sekda dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penataan media reklame menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban kawasan perkotaan.

Baca Juga:  Pj Sekda Aceh Pimpin Upacara HKN ke-62, Bireuen Raih Sejumlah Penghargaan Kesehatan

Keselamatan Petugas dan Kelancaran Lalu Lintas Jadi Perhatian

Dalam pelaksanaan penertiban, Yusnardi juga mengingatkan seluruh personel yang terlibat agar memperhatikan kondisi lapangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kelancaran arus lalu lintas, terutama karena lokasi penertiban berada di kawasan yang memiliki aktivitas masyarakat dan kendaraan.

Proses pembongkaran konstruksi baliho membutuhkan koordinasi yang baik agar tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna jalan maupun masyarakat di sekitar lokasi. Petugas diminta memastikan area kerja tetap terkendali selama kegiatan berlangsung.

Selain kelancaran lalu lintas, keselamatan setiap personel juga menjadi perhatian utama. Pekerjaan pembongkaran media reklame, khususnya yang memiliki konstruksi berukuran besar atau berada di lokasi dengan aktivitas kendaraan, membutuhkan kehati-hatian dan pembagian tugas yang jelas.

Yusnardi meminta seluruh anggota tim berpartisipasi aktif dan menjalankan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi antarpersonel diperlukan agar kegiatan dapat berlangsung tertib, aman, serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Aturan Pemasangan Baliho dan Reklame di Banda Aceh

Pemasangan baliho dan papan reklame di ruang publik tidak dapat dilakukan secara bebas. Setiap pemilik atau pelaku usaha periklanan perlu memperhatikan ketentuan perizinan yang berlaku di daerah tempat media promosi tersebut dipasang.

Pemerintah Kota Banda Aceh sebelumnya telah menjelaskan bahwa penertiban reklame berkaitan dengan ketentuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Baca Juga:  Milad ke-40 Fokusgampi, Satukan Lintas Generasi dan Beri Penghargaan kepada Mantan Ketua Umum

Melalui ketentuan tersebut, pemasangan konstruksi reklame perlu mengikuti persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Pengaturan ini penting untuk memastikan keberadaan baliho tidak mengganggu fasilitas umum, keselamatan masyarakat, maupun tata ruang kota.

Pemilik usaha juga perlu memastikan status perizinan sebelum memasang atau memperpanjang penggunaan media reklame. Pemeriksaan terhadap dokumen dan ketentuan lokasi dapat membantu menghindari persoalan administrasi maupun tindakan penertiban di kemudian hari.

Penataan Reklame untuk Menjaga Wajah Kota

Keberadaan baliho dan papan reklame merupakan salah satu sarana penyampaian informasi serta promosi bagi pelaku usaha, lembaga, dan berbagai pihak lainnya. Namun, pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan promosi tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.

Penempatan reklame yang tidak tertata dapat membuat kawasan perkotaan terlihat semrawut. Selain mengurangi kenyamanan visual, konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan juga berpotensi menimbulkan risiko apabila mengganggu pandangan pengendara atau berada terlalu dekat dengan fasilitas umum.

Karena itu, penataan reklame perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan usaha dan ketertiban kota. Pemerintah memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan, sementara pemilik reklame perlu memastikan setiap pemasangan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Penertiban di kawasan Peunayong dan Simpang Lima menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjaga keteraturan ruang publik. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya kepatuhan pemilik reklame terhadap teguran dan ketentuan perizinan agar proses penataan kota dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

Ke depan, pengawasan yang konsisten serta kepatuhan pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih nyaman, aman, dan tertata tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat maupun aktivitas ekonomi di Banda Aceh.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *