Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh Dipecat Tidak Hormat, Pemko Tindak Lanjuti Rekomendasi BKN

Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh Dipecat Tidak Hormat, Pemko Tindak Lanjuti Rekomendasi BKN
Eks Kepala Inspektorat, Pemko Banda Aceh, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, PTDH ASN, Illiza Sa’aduddin Djamal, Emila Sovayana, BKN, Pelanggaran Disiplin ASN

Yulizar Post | BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keputusan tersebut diambil setelah hasil pemeriksaan tim yang dibentuk pemerintah daerah menyatakan FD melakukan pelanggaran disiplin berat dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menjelaskan bahwa pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan internal terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang melibatkan mantan pejabat tersebut.

Penjelasan mengenai keputusan itu disampaikan dalam konferensi pers Pemerintah Kota Banda Aceh pada Jumat (13/11/2026). Emila menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah kota sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim menyimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan FD memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan keputusan tersebut, sanksi yang dijatuhkan tidak sekadar berupa pencopotan dari jabatan Kepala Inspektorat, tetapi juga mengakhiri statusnya sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Emila menjelaskan, sebelum keputusan pemberhentian diterbitkan, Pemko Banda Aceh terlebih dahulu menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh pertimbangan teknis sebagai bagian dari proses administrasi kepegawaian.

Pada 4 Oktober 2026, BKN memberikan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Rekomendasi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi pemerintah kota untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan disiplin.

Baca Juga:  BKN Buka Akses Pembuatan Akun SSCASN CPNS 2026, Pelamar Diminta Segera Bersiap

Wali Kota Terbitkan Keputusan Pemberhentian

Menindaklanjuti rekomendasi BKN, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap FD sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan tersebut menjadi dasar administratif pemberhentian FD dari status PNS. Dengan diterbitkannya surat keputusan itu, proses penjatuhan sanksi kepegawaian yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh telah memasuki tahap penetapan keputusan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Emila menegaskan bahwa penerapan disiplin dan kode etik ASN berlaku bagi seluruh aparatur tanpa pengecualian. Kedudukan, jabatan, maupun posisi strategis yang pernah diemban seseorang tidak menghilangkan kewajiban untuk menaati ketentuan kepegawaian.

Menurutnya, setiap ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, kehormatan, serta perilaku sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pemerintah kota juga menekankan bahwa pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin harus dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembentukan tim pemeriksa, penyusunan hasil pemeriksaan, hingga permintaan pertimbangan teknis kepada BKN merupakan bagian dari tahapan yang ditempuh sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan.

Proses Pemeriksaan Disiplin Melibatkan Tim Pemerintah Kota

Dalam penanganan perkara kepegawaian tersebut, Pemko Banda Aceh membentuk tim pemeriksa untuk menelaah dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang melibatkan FD. Tim tersebut menjalankan tugas berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai ASN.

Baca Juga:  Fraksi NasDem Desak Pemko Banda Aceh Tingkatkan PAD dan Prioritaskan Infrastruktur pada 2027

Pemeriksaan disiplin merupakan mekanisme administratif untuk menilai apakah tindakan seorang aparatur bertentangan dengan kewajiban, larangan, maupun ketentuan perilaku sebagai pegawai pemerintah. Hasil pemeriksaan kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.

Untuk sanksi berat seperti pemberhentian tidak dengan hormat, proses administrasi harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kewenangan pejabat pembina kepegawaian. Dalam kasus FD, pemerintah kota menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan telah diperkuat melalui permintaan pertimbangan teknis kepada BKN sebelum wali kota menerbitkan keputusan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran disiplin ASN tidak hanya berkaitan dengan penilaian internal instansi. Prosesnya juga melibatkan koordinasi dengan lembaga kepegawaian nasional agar keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintahan.

Berbeda dengan Penanganan Perkara Dugaan Jarimah Liwath

Pemberhentian FD sebagai PNS juga menjadi perhatian karena sebelumnya yang bersangkutan terlibat dalam penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh.

Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, sebelumnya menjelaskan bahwa proses penyidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026. Namun, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.

Menurut penjelasan Rizal, persoalan tersebut berkaitan dengan belum adanya pengaturan yang dinilai cukup konkret terhadap perilaku yang menjadi pokok perkara dalam ketentuan qanun tersebut. Pemko Banda Aceh kemudian mendorong kajian lebih lanjut terhadap pengaturan dalam Qanun Jinayat dengan melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait.

Baca Juga:  Banda Aceh Hadirkan Perpustakaan Outdoor ala Seoul, 40 Kegiatan Siap Digelar

Perlu dipahami bahwa pemeriksaan disiplin ASN dan penanganan perkara pidana merupakan dua proses hukum yang berbeda. Pemeriksaan kepegawaian bertujuan menilai kepatuhan aparatur terhadap aturan disiplin dan kode etik, sedangkan proses pidana bertujuan menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD merupakan sanksi dalam ranah administrasi kepegawaian. Keputusan tersebut tidak dengan sendirinya dapat diperlakukan sebagai putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah atas dugaan tindak pidana.

Integritas ASN dan Kepercayaan Publik

Kasus pemberhentian mantan pejabat tersebut kembali mengingatkan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap kode etik dalam lingkungan pemerintahan. ASN tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga harus menjaga perilaku serta kehormatan sebagai bagian dari institusi negara.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat berkaitan dengan sikap dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan kewenangannya. Karena itu, penerapan aturan disiplin diperlukan untuk memastikan setiap pegawai memahami batasan perilaku serta konsekuensi apabila melakukan pelanggaran.

Di sisi lain, proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi juga harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai prosedur. Kejelasan dasar hukum, bukti pemeriksaan, serta kewenangan pejabat yang mengambil keputusan menjadi unsur penting untuk menjaga akuntabilitas administrasi pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu landasan dalam pengelolaan ASN, termasuk penguatan profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab aparatur. Pelaksanaan aturan tersebut diharapkan dapat mendukung birokrasi yang lebih tertib serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan bahwa penegakan disiplin tidak boleh membedakan latar belakang maupun jabatan seseorang. Melalui proses pemeriksaan dan keputusan pemberhentian tersebut, Pemko menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas aparatur serta memastikan setiap ASN menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *