Yulizar Post | BANDA ACEH – Masyarakat meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memberikan kepastian mengenai kelanjutan program rehabilitasi sekitar 300 masjid yang sebelumnya direncanakan Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2026. Hingga menjelang akhir tahun, bantuan tersebut belum dapat direalisasikan akibat kendala administrasi.
Program rehabilitasi itu sebelumnya menjadi harapan pengurus masjid dan masyarakat di sejumlah wilayah Aceh. Sebagian usulan bantuan disampaikan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dengan harapan fasilitas rumah ibadah yang membutuhkan perbaikan dapat memperoleh dukungan pemerintah.
Namun, belum terlaksananya program tersebut menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga yang telah menantikan bantuan berharap rencana rehabilitasi tidak berhenti begitu saja tanpa kejelasan mengenai kelanjutannya.
Salah seorang pengurus masjid di Aceh Utara berharap Pemerintah Aceh tetap melanjutkan program tersebut apabila pelaksanaannya tidak memungkinkan pada 2026.
“Kami berharap program rehabilitasi masjid ini jangan dicoret begitu saja. Banyak masyarakat yang sudah menaruh harapan. Kalau memang tahun ini tidak bisa direalisasikan, setidaknya Pemerintah Aceh harus memastikan bahwa tahun depan program tersebut benar-benar dilaksanakan,” demikian harapan pengurus masjid tersebut.
Kendala Administrasi Menghambat Penyaluran Hibah
Belum terealisasinya bantuan rehabilitasi masjid berkaitan dengan belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai penetapan penerima hibah. Pemerintah Aceh sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat tahapan administrasi yang belum terpenuhi sehingga pencairan bantuan berisiko menimbulkan persoalan hukum.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menjelaskan bahwa proses pemberian hibah harus melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan. Proses tersebut mencakup pengajuan proposal, verifikasi dokumen, penganggaran dalam APBA, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga penerbitan SK Gubernur sebagai dasar pencairan.
Menurut penjelasan tersebut, ketidaklengkapan tahapan administrasi sejak awal membuat program rehabilitasi masjid tidak dapat dijalankan pada tahun anggaran 2026. Pemerintah menilai pencairan tanpa memenuhi prosedur berpotensi menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban maupun pemeriksaan keuangan.
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program tersebut kemudian dialihkan untuk membantu memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Taufik juga menyampaikan bahwa dana rehabilitasi masjid direncanakan kembali masuk dalam penganggaran tahun berikutnya melalui prosedur yang benar.
Warga Minta Kepastian dalam APBA 2027
Penjelasan pemerintah mengenai rencana penganggaran kembali pada tahun berikutnya menjadi harapan bagi masyarakat. Meski demikian, warga menginginkan komitmen tersebut diterjemahkan secara nyata dalam APBA 2027, bukan sekadar disampaikan sebagai rencana.
Masyarakat juga meminta Pemerintah Aceh melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh proposal yang telah diajukan. Pembenahan administrasi dan verifikasi penerima dinilai penting agar masjid yang memenuhi persyaratan dapat diproses sesuai ketentuan.
Selain kepastian anggaran, keterbukaan informasi mengenai jumlah penerima, mekanisme pengajuan, persyaratan, serta jadwal pelaksanaan juga menjadi hal yang diharapkan masyarakat. Informasi yang jelas akan membantu pengurus masjid memahami tahapan program dan menghindari ketidakpastian berkepanjangan.
Rehabilitasi Masjid Menyangkut Kebutuhan Masyarakat
Bagi masyarakat, rehabilitasi masjid bukan hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan fisik. Masjid juga menjadi pusat kegiatan ibadah, pendidikan keagamaan, serta aktivitas sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan warga.
Karena itu, kondisi bangunan dan kelengkapan fasilitas rumah ibadah perlu mendapat perhatian, terutama bagi masjid yang membutuhkan perbaikan agar kegiatan jamaah dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.
Di sisi lain, pelaksanaan program bantuan pemerintah tetap harus mengikuti ketentuan administrasi dan tata kelola keuangan daerah. Kepastian prosedur diperlukan agar penyaluran hibah berjalan transparan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret Gubernur Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadhlullah dan jajaran Pemerintah Aceh untuk memastikan kelanjutan program tersebut. Harapannya, aspirasi rehabilitasi masjid yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai rencana, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan anggaran dan pelaksanaan yang jelas pada tahun mendatang.


