Yulizar Post | BANDA ACEH – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus Kepala Pos Komando Wilayah Satgas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengingatkan pentingnya kesiapan Aceh menghadapi ancaman perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana alam.
Ia menilai, strategi mitigasi bencana di Aceh tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hidrometeorologi atau melihat curah hujan sebagai faktor utama. Diperlukan pendekatan geo-hidrometeorologi yang mengkaji hubungan antara kondisi geologi, hidrologi, meteorologi, dan ekologi dalam satu kesatuan.
Pandangan tersebut disampaikan Safrizal ketika menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Aceh di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (18/11/2026). Kegiatan itu mengangkat tema “Bencana Aceh dan Masa Depan Ekologi: Sains, Kepemimpinan, dan Keberlanjutan Pembangunan”.
Seminar tersebut juga menghadirkan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus Wakil Ketua Umum ICMI Pusat, Prof. Teuku Abdullah Sanny, serta Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Prof. Edy Giri Rahman Putra.
Aceh Memiliki Sejarah Panjang Kebencanaan
Dalam pemaparannya, Safrizal menggambarkan Aceh sebagai living laboratory of disaster atau laboratorium hidup kebencanaan. Istilah tersebut merujuk pada pengalaman panjang wilayah Aceh dalam menghadapi berbagai peristiwa bencana yang semestinya menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat tata kelola risiko.
Sejarah kebencanaan Aceh antara lain mencakup tsunami Simeulue pada 1907, gempa dan tsunami besar pada 2004, serta banjir bandang yang berulang kali melanda sejumlah daerah dalam beberapa periode terakhir.
Menurut Safrizal, rangkaian peristiwa tersebut harus menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan sistem mitigasi. Pengalaman menghadapi bencana tidak cukup hanya dikenang, tetapi perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu mengurangi risiko pada masa mendatang.
Ia menjelaskan bahwa banjir bandang tidak selalu dapat diterangkan hanya melalui tingginya curah hujan. Kondisi tanah, batuan, bentang alam, pergerakan air, kapasitas sungai, serta keadaan ekosistem turut memengaruhi tingkat kerawanan suatu kawasan.
Faktor Alam Saling Berkaitan Memicu Risiko Bencana
Pendekatan geo-hidrometeorologi, kata Safrizal, membantu pemerintah memahami bagaimana berbagai unsur alam saling berinteraksi. Faktor geologi berkaitan dengan karakteristik tanah, batuan, dan bentang lahan. Sementara itu, aspek hidrologi mencakup pergerakan air, limpasan permukaan, serta kemampuan sungai menampung aliran.
Faktor meteorologi berhubungan dengan kondisi cuaca dan intensitas hujan. Seluruh unsur tersebut berinteraksi dengan kondisi ekologi yang turut menentukan kemampuan lingkungan dalam menghadapi tekanan alam.
Safrizal mencontohkan, pergerakan siklon tropis dari kawasan Selat Malaka menuju Samudra Hindia yang berhadapan dengan bentang Pegunungan Bukit Barisan dapat memengaruhi pola hujan di wilayah yang dilaluinya.
Ketika hujan berintensitas tinggi berlangsung, tanah dapat mencapai kondisi jenuh air atau soil saturation. Situasi tersebut meningkatkan limpasan air di permukaan dan debit sungai. Apabila sejumlah faktor itu terjadi secara bersamaan, potensi tanah longsor dan banjir bandang dapat semakin besar.
Ia mengingatkan bahwa dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Ketika risiko alam berubah menjadi bencana, kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah ikut terdampak.
Perubahan Iklim Berpotensi Mengubah Pola Musim
Safrizal juga menyampaikan bahwa proyeksi iklim yang dipaparkannya berdasarkan informasi BMKG menunjukkan potensi pergeseran pola musim di Aceh. Selain itu, kejadian hujan ekstrem diperkirakan berpotensi meningkat, terutama pada periode awal dan akhir tahun.
Perubahan tersebut dapat menambah tekanan terhadap daerah aliran sungai (DAS), kawasan permukiman, dan infrastruktur. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah adaptasi dan pengurangan risiko sejak dini, bukan hanya bergerak setelah bencana terjadi.
Ia menyoroti proyeksi hingga 2036 sebagai pengingat bahwa penguatan ketahanan wilayah membutuhkan perencanaan jangka panjang. Beberapa langkah yang perlu mendapat perhatian meliputi audit sungai, kajian daerah aliran sungai, pemodelan banjir, serta pengelolaan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung kawasan.
Langkah-langkah tersebut penting untuk membantu pemerintah mengenali wilayah rawan, memahami kapasitas lingkungan, dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah.
Kelestarian Hutan Harus Menjadi Bagian Pembangunan
Selain mitigasi bencana, Safrizal menekankan pentingnya menjaga modal ekologis Aceh, terutama kawasan hutan yang menjadi salah satu aset lingkungan penting di Sumatera.
Menurutnya, perlindungan hutan tidak cukup hanya diukur dari luas kawasan yang dipertahankan. Fungsi ekologisnya juga harus tetap terjaga, termasuk peran kawasan hutan dalam mendukung tata air, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mengurangi kerentanan wilayah.
Ia mengingatkan agar pembangunan disesuaikan dengan fungsi ruang dan karakteristik masing-masing kawasan. Wilayah konservasi, daerah resapan air, ekosistem gambut, kawasan pesisir yang rentan, serta daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi perlu memperoleh perlindungan dalam kebijakan tata ruang.
Safrizal juga menilai pemanfaatan sumber daya alam harus mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekologi bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan perlu berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Safrizal Tekankan Kepemimpinan Berorientasi Masa Depan
Lebih lanjut, Safrizal menyebut tantangan perubahan iklim dan kebencanaan membutuhkan kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang. Pemimpin daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan sumber daya alam tetap terjaga dan kepentingan generasi mendatang terlindungi.
Ia menilai Aceh membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas, kolaboratif, transformatif, tangguh, dan mengutamakan kemaslahatan publik. Karakter tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperhitungkan risiko lingkungan.
“Warisan kepemimpinan bukan sekadar apa yang kita bangun hari ini, tetapi juga apa yang berhasil kita jaga untuk masa depan,” tegas Safrizal.
Melalui seminar nasional tersebut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pengalaman panjang Aceh menghadapi bencana sebagai momentum untuk membenahi tata kelola wilayah dan menentukan arah pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Upaya tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah, kalangan akademisi, peneliti, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Kajian ilmiah, perencanaan tata ruang, perlindungan ekosistem, serta kesiapsiagaan masyarakat perlu saling mendukung agar kebijakan mitigasi dapat berjalan lebih efektif.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau jumlah infrastruktur yang dibangun. Kemampuan menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi kehidupan masyarakat juga menjadi ukuran penting bagi masa depan Aceh. (Adv)


