Bupati Aceh Utara Desak Percepatan Bantuan Rumah Rusak dan Normalisasi Empat Sungai Pascabencana

Bupati Aceh Utara Desak Percepatan Bantuan Rumah Rusak dan Normalisasi Empat Sungai Pascabencana
Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil (Ayahwa) menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Wilayah Sumatera Utara dan Aceh Tahun 2026, Senin (16/11/2026). Foto: Dok. Istimewa.

Yulizar Post | ACEH UTARA – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., meminta pemerintah pusat mempercepat penanganan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat setelah bencana. Mulai dari pencairan bantuan stimulan rumah rusak hingga normalisasi sungai, sejumlah kebutuhan warga menjadi perhatian yang disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat regional.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Ayahwa saat mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Wilayah Sumatera Utara dan Aceh Tahun 2026, Senin (16/11/2026). Pertemuan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting itu menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan kondisi terkini masyarakat terdampak kepada pemerintah pusat.

Dalam forum tersebut, Ayahwa menyampaikan sejumlah persoalan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia berharap berbagai kebutuhan masyarakat yang belum terselesaikan dapat segera memperoleh tindak lanjut konkret.

Bantuan Rumah Rusak Belum Dicairkan

Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah belum terealisasinya bantuan stimulan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Bantuan tersebut mencakup rumah dengan kategori rusak ringan, sedang, hingga berat.

Baca Juga:  Pj Sekda Aceh Pimpin Upacara HKN ke-62, Bireuen Raih Sejumlah Penghargaan Kesehatan

Ayahwa menjelaskan, proses pendataan rumah warga terdampak telah diselesaikan dan seluruh berkasnya sudah disampaikan kepada BNPB. Bahkan, hasil peninjauan atau review terhadap data tersebut juga telah diterbitkan. Namun, dana bantuan yang diharapkan masyarakat hingga kini belum diterima.

Atas kondisi itu, Bupati meminta BNPB memberikan perhatian agar proses pencairan dapat dipercepat. Menurutnya, kepastian bantuan sangat dibutuhkan karena masih terdapat warga yang harus tinggal di hunian sementara (huntara) sambil menunggu dukungan pemerintah untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah mereka.

Ketidakpastian pencairan bantuan membuat proses pemulihan tempat tinggal belum sepenuhnya berjalan. Padahal, rumah merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kemampuan keluarga untuk kembali menjalani kehidupan secara normal setelah bencana.

Empat Kecamatan Kembali Mengalami Bencana

Selain persoalan bantuan rumah, Ayahwa juga melaporkan bahwa bencana kembali terjadi di empat kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, yakni Pirak Timu, Matangkuli, Sawang, dan Langkahan.

Baca Juga:  BKN Buka Akses Pembuatan Akun SSCASN CPNS 2026, Pelamar Diminta Segera Bersiap

Menghadapi kondisi tersebut serta meningkatnya potensi ancaman bencana hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan status Siaga Bencana. Kebijakan ini menjadi langkah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana susulan.

Status siaga juga menjadi pengingat pentingnya kesiapan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, unsur keamanan, hingga instansi teknis yang berkaitan dengan penanganan kebencanaan. Langkah antisipasi diperlukan agar respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

Pendangkalan Empat Sungai Jadi Perhatian

Persoalan lain yang turut disampaikan Bupati adalah pendangkalan pada empat aliran sungai di wilayah Aceh Utara. Keempatnya meliputi Krueng Sawang, Krueng Lhoksukon, Krueng Pirak, dan Krueng Langkahan.

Menurut Ayahwa, pendangkalan sungai menyebabkan kapasitas aliran air berkurang. Kondisi tersebut meningkatkan risiko genangan dan banjir, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi di wilayah sekitar aliran sungai.

Untuk mengurangi risiko bencana berulang, Bupati meminta dukungan pemerintah pusat, khususnya BNPB dan instansi terkait, agar upaya pembersihan serta normalisasi sungai dapat didorong dan dilaksanakan.

Normalisasi diperlukan untuk membantu mengembalikan fungsi aliran sungai sehingga mampu menampung dan mengalirkan air dengan lebih baik. Upaya tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir.

Baca Juga:  Illiza Sambut Kedatangan Ketua AKKOPSI dan Sejumlah Kepala Daerah di Bandara SIM

Pemkab Harapkan Tindak Lanjut Pemerintah Pusat

Rapat koordinasi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu turut melibatkan sejumlah unsur pemerintah pusat, di antaranya Menko PMK, Kepala BNPB, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Aceh Utara didampingi Kapolres Lhokseumawe, Kapolres Aceh Utara, Dandim 0103/Aceh Utara, serta Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara.

Melalui pertemuan tersebut, Ayahwa berharap pemerintah pusat dan BNPB dapat memberikan perhatian serta langkah nyata terhadap kebutuhan masyarakat Aceh Utara. Beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain percepatan bantuan stimulan rumah rusak, penyaluran jaminan hidup (Jadup), serta dukungan untuk pembersihan dan normalisasi sungai.

Pemulihan pascabencana membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Selain memperbaiki kerusakan fisik, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh bantuan sesuai ketentuan dan dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam proses tersebut, terutama untuk menyelesaikan persoalan yang membutuhkan dukungan anggaran, kebijakan, maupun kewenangan lintas instansi.

Bagi warga terdampak, percepatan pemulihan bukan sekadar penyelesaian administrasi. Kepastian bantuan tempat tinggal, dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta pengurangan risiko banjir merupakan hal yang menentukan agar masyarakat dapat kembali bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih aman. (Adv)

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *