12.000 UMKM Aceh Utara Diusulkan Terima Banpres Rp3 Juta, Total Bantuan Diperkirakan Rp36 Miliar

12.000 UMKM Aceh Utara Diusulkan Terima Banpres Rp3 Juta, Total Bantuan Diperkirakan Rp36 Miliar
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Utara, Kusairi, menjelaskan upaya pemerintah daerah memperjuangkan Bantuan Presiden bagi lebih dari 12.000 pelaku UMKM terdampak bencana.

Yulizar Post | LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus mengupayakan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak banjir bandang pada akhir 2025. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperjuangkan bantuan pemerintah pusat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan lebih dari 12.000 pelaku usaha diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Presiden (Banpres) pada 2026.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjalankan agenda Aceh Utara Bangkit. Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, telah mengarahkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar aktif berkoordinasi dengan kementerian pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pemulihan ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Utara, Kusairi, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan kementerian yang membidangi sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM. Upaya tersebut ditujukan untuk memperjuangkan program bantuan bagi pelaku usaha yang kegiatan ekonominya terdampak bencana.

Menurut Kusairi, usulan pemerintah daerah mendapat sambutan positif. Khusus sektor UMKM, lebih dari 12.000 pelaku usaha telah masuk dalam usulan calon penerima bantuan dengan nilai yang direncanakan sebesar Rp3 juta untuk setiap usaha.

Baca Juga:  Polri Hadirkan 9 Saksi di Sidang Etik Irjen Eko Hadi, Terbukti Bersekongkol Sadap Prabowo

Total Usulan Bantuan Diperkirakan Rp36 Miliar

Jika seluruh usulan tersebut terealisasi sesuai jumlah yang disampaikan, total bantuan yang berpotensi diterima pelaku UMKM di Aceh Utara diperkirakan mencapai sekitar Rp36 miliar.

Dana tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memulihkan kegiatan ekonomi setelah terdampak banjir bandang. Bantuan modal dapat menjadi dukungan untuk mengembalikan aktivitas produksi, memenuhi kebutuhan usaha, serta mempertahankan keberlangsungan usaha masyarakat.

Kusairi menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan telah memasuki tahap persiapan pencairan melalui Bank Aceh. Pelaku usaha yang telah masuk dalam daftar calon penerima diminta segera menghubungi kantor Bank Aceh terdekat untuk memperoleh informasi dan menyelesaikan persyaratan administrasi.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Rekening penerima juga telah disiapkan melalui Bank Aceh sebagai bagian dari persiapan penyaluran bantuan.

Baca Juga:  Usaha Pengolahan Limbah Tempurung di Aceh Besar Butuh Dukungan, Fariq Akbar Harapkan Bantuan Modal

Calon Penerima Diminta Segera Mengurus NIB

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Utara mengingatkan pelaku usaha yang telah terdata agar tidak menunda penyelesaian dokumen. Kelengkapan administrasi menjadi salah satu tahapan penting sebelum bantuan dapat dicairkan.

Kusairi menyebutkan, pengurusan NIB sebenarnya dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan digital. Namun, pemerintah daerah tetap menyediakan pendampingan bagi masyarakat yang belum memahami teknologi maupun prosedur pendaftaran legalitas usaha tersebut.

Pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dapat meminta bantuan kepada dinas terkait. Apabila pengurusan dikoordinasikan melalui pemerintah kecamatan, petugas juga siap memberikan pelayanan langsung untuk membantu masyarakat melengkapi kebutuhan administrasi.

Menurut Kusairi, jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan cukup besar dan tersebar di berbagai kecamatan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan unsur terkait diperlukan agar proses pengurusan dokumen dapat berjalan lebih mudah dan menjangkau masyarakat secara luas.

Pelaku Usaha Juga Didorong Mengakses Program KUR

Selain memperjuangkan Banpres, pemerintah daerah juga mengarahkan pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program pembiayaan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, maupun memenuhi kebutuhan permodalan. Dengan akses pembiayaan yang sesuai, pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk menjaga keberlangsungan kegiatan ekonominya.

Baca Juga:  Irjen Eko Hadi Ajukan Banding Setelah Dipecat Polri, Putusan PTDH Belum Final

Meski demikian, bantuan pemerintah dan fasilitas pembiayaan memiliki mekanisme serta persyaratan masing-masing. Masyarakat perlu memahami ketentuan program sebelum mengajukan permohonan agar dapat memilih fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usahanya.

Pemulihan UMKM Jadi Bagian dari Aceh Utara Bangkit

Pemulihan sektor UMKM menjadi salah satu aspek penting dalam upaya membangkitkan ekonomi masyarakat setelah bencana. Banjir bandang tidak hanya berdampak terhadap permukiman dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas perdagangan, produksi, serta berbagai usaha kecil yang menjadi sumber penghidupan keluarga.

Karena itu, dukungan terhadap pelaku usaha perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain bantuan modal, pendampingan administrasi, akses pembiayaan, penguatan pemasaran, dan peningkatan kapasitas produksi juga diperlukan agar usaha masyarakat dapat kembali berkembang.

Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program pemulihan berjalan efektif. Pendataan yang tepat dan kelengkapan persyaratan juga diperlukan agar bantuan dapat disalurkan kepada pelaku usaha yang memenuhi ketentuan.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemkab Aceh Utara berharap pelaku UMKM dapat kembali menjalankan kegiatan usahanya dan memperkuat perekonomian masyarakat. Program Banpres yang diperjuangkan Ayahwa diharapkan menjadi salah satu dukungan bagi kebangkitan ekonomi daerah pascabencana.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *