Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo Naik Penyidikan, Polri Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo Naik Penyidikan, Polri Belum Tetapkan Tersangka
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri kini juga mendalami perkara terpisah berupa dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Yulizar Post | JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Penyidik kini melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan proses penyidikan masih berlangsung. Ia menegaskan bahwa hingga Selasa (17/11/2026), belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.

“Belum ada tersangka. Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan,” kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Menurut Kapolri, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Selain keterangan para saksi, kepolisian juga mengamankan perangkat elektronik atau gadget yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti elektronik itu akan dipelajari untuk mengetahui informasi yang tersimpan di dalamnya dan relevansinya terhadap dugaan tindak pidana yang sedang disidik. Polri juga masih membuka kemungkinan adanya alat bukti lain yang dapat memperkuat proses penyidikan.

Tim Khusus Dipimpin Kabareskrim

Penanganan perkara dugaan makar ini dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri. Tim tersebut dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin dan bertugas mengembangkan berbagai dugaan yang muncul dari perkara utama penyadapan ilegal.

Baca Juga:  Polri Hadirkan 9 Saksi di Sidang Etik Irjen Eko Hadi, Terbukti Bersekongkol Sadap Prabowo

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa pembentukan tim khusus merupakan bentuk komitmen Kapolri untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya mendampingi Kapolri bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Johnny menjelaskan bahwa perkara dugaan makar merupakan pengembangan dari pengusutan kasus penyadapan, akses ilegal atau illegal access, serta dugaan pemusnahan alat bukti elektronik yang sebelumnya menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Tim khusus tersebut bertugas menelusuri keterkaitan antara dugaan penyadapan dan kemungkinan adanya perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana makar. Penyidik juga perlu mengungkap peran masing-masing pihak berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh selama proses penyidikan.

Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro juga menyampaikan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara dugaan makar telah dikirimkan kepada kejaksaan. Pengiriman SPDP merupakan bagian dari prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka dalam Kasus Penyadapan

Perkara dugaan makar tersebut berkaitan dengan kasus utama penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Dalam perkara penyadapan ini, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.

Keempat orang tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan yang sedang diusut kepolisian.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pengembangan perkara, Listyo Sigit disebut sebagai pihak yang diduga menentukan sasaran sekaligus menerima hasil pemantauan atau end user. Sementara itu, Slamet Uliandi diduga meneruskan instruksi dan laporan, Eko Hadi disebut memberikan persetujuan, sedangkan Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada operator serta melaporkan hasil kegiatan tersebut.

Baca Juga:  Irjen Eko Hadi Ajukan Banding Setelah Dipecat Polri, Putusan PTDH Belum Final

Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem penyadapan di luar prosedur resmi. Selain itu, terdapat dugaan penghapusan rekaman suara dan log penyadapan yang menjadi bagian dari pemeriksaan dalam perkara utama.

Meski demikian, status tersangka keempat perwira tinggi tersebut berkaitan dengan perkara penyadapan dan dugaan tindak pidana lainnya. Status itu tidak berarti mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar yang kini memasuki tahap penyidikan tersendiri.

Penyadapan Diduga Menyasar Sejumlah Tokoh

Dalam pengembangan perkara utama, penyidik mendalami dugaan bahwa aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak lain, termasuk tokoh politik, pejabat pemerintahan, pengusaha, aktivis, hingga kalangan media, juga disebut masuk dalam daftar sasaran pemantauan.

Aktivitas tersebut diduga berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Kepolisian masih menelusuri bagaimana kegiatan itu dilakukan, siapa saja yang memberikan instruksi, serta bagaimana hasil pemantauan disimpan dan disampaikan kepada pihak yang diduga menerima informasi.

Penggunaan perangkat atau sistem penyadapan dalam kegiatan penegakan hukum pada dasarnya harus mengikuti kewenangan dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyidik perlu memastikan apakah kegiatan yang sedang diperiksa memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai mekanisme resmi.

Dalam perkara ini, dugaan penggunaan akses teknologi di luar prosedur serta penghilangan data elektronik menjadi bagian yang perlu dibuktikan. Pemeriksaan perangkat elektronik dan keterangan para saksi diharapkan dapat membantu penyidik merekonstruksi rangkaian kegiatan tersebut.

Polri Masih Dalami Kemungkinan End User Lain

Selain mengusut peran empat tersangka dalam perkara penyadapan, Polri juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil pemantauan. Istilah end user merujuk pada pihak yang diduga menjadi penerima akhir informasi atau hasil kegiatan penyadapan.

Baca Juga:  Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Belum Tetapkan Tersangka

Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa berbagai kemungkinan keterlibatan pihak lain tetap akan didalami. Penyidik belum menutup kemungkinan adanya penerima hasil pemantauan selain pihak yang telah disebut dalam pengembangan perkara sebelumnya.

Pendalaman tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana jangkauan aktivitas penyadapan dan apakah terdapat pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam rangkaian peristiwa. Namun, keterlibatan seseorang tetap harus didasarkan pada bukti yang diperoleh penyidik, bukan hanya karena namanya disebut dalam pemeriksaan atau pemberitaan.

Dugaan Makar Harus Dibuktikan secara Terpisah

Peningkatan perkara ke tahap penyidikan menunjukkan bahwa kepolisian melanjutkan proses hukum untuk mengungkap dugaan tindak pidana makar. Akan tetapi, tahap penyidikan tidak sama dengan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun pembuktian bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi.

Kapolri sebelumnya telah menjelaskan bahwa dugaan makar harus didalami secara terpisah dari perkara penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik. Temuan dalam perkara utama tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.

Penyidik perlu menelusuri tujuan kegiatan, perintah yang diberikan, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya kesepakatan atau perbuatan bersama yang memenuhi unsur pidana. Seluruh unsur tersebut harus diuji berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang sah.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan perkembangan dua perkara yang saling berkaitan tersebut. Empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan, sedangkan perkara dugaan makar masih dalam tahap penyidikan dan belum memiliki tersangka berdasarkan keterangan Kapolri pada 17 November 2026.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, analisis perangkat elektronik, serta bukti lain yang berhasil dikumpulkan. Polri diharapkan dapat mengungkap perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum agar setiap pihak yang diduga terlibat memperoleh kepastian hukum berdasarkan proses yang berlaku.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *