Yulizar Post | BIREUEN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bireuen menggelar diskusi dan bedah buku Islam dan Sosialisme karya H.O.S. Tjokroaminoto, tokoh pergerakan nasional yang menerbitkan pemikiran tersebut pada 1924. Kegiatan ini menjadi ruang untuk membahas hubungan nilai-nilai Islam dengan gagasan sosialisme serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini.
Diskusi berlangsung di Aula Kantor DPC PKB Bireuen, Cot Gapu, Jumat sore (13/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Prof. Dr. Tgk. H. Muntasir A. Kadir, MA sebagai pemateri, dengan Zulfikar Muhammad bertindak sebagai moderator. Puluhan kader PKB dan tokoh masyarakat turut mengikuti pembahasan.
Mengulas Tiga Prinsip Pemikiran Tjokroaminoto
Dalam forum tersebut, peserta mendalami tiga gagasan utama yang menjadi bagian penting pemikiran Tjokroaminoto, yakni kemerdekaan atau Al-Hurriyyah, persamaan atau Al-Musyarawah, dan persaudaraan atau Al-Ukhuwah.
Ketiga prinsip itu menggambarkan pandangan mengenai kehidupan sosial yang menjunjung kebebasan, kesetaraan, serta hubungan persaudaraan antarmanusia. Dalam pemikiran Tjokroaminoto, nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan memiliki landasan dalam prinsip kehidupan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Ketuhanan ditempatkan sebagai dasar utama dalam membangun tatanan masyarakat. Sementara kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan menjadi nilai yang mendorong terciptanya kehidupan bersama yang adil, bermartabat, serta dilandasi tanggung jawab dan kepedulian sosial.
Melalui pembahasan buku tersebut, PKB Bireuen ingin mengajak kader dan masyarakat mengenal kembali pemikiran tokoh pergerakan nasional sekaligus melihat penerapannya dalam persoalan sosial, kebangsaan, dan politik masa kini.
PKB Bireuen Dorong Penguatan Ideologi dan Pendidikan Kader
Ketua DPC PKB Bireuen, Amiruddin M. Daud, mengatakan penguatan pemahaman ideologi dan peningkatan kapasitas kader menjadi bagian penting dalam membangun gerakan politik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menilai kader perlu memiliki wawasan luas mengenai berbagai aliran pemikiran, termasuk kapitalisme, sosialisme, dan nasionalisme. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu kader melihat persoalan masyarakat dari berbagai sudut pandang sekaligus merumuskan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Menurut Amiruddin, gerakan partai seharusnya tidak hanya berorientasi pada aktivitas organisasi, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Gerakan partai kita harus berorientasi pada bagaimana menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kapasitas kader perlu diperkuat sebelum berbicara tentang gerakan perubahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa PKB mulai menerapkan tahapan pendidikan kader yang wajib diikuti oleh seluruh kader partai. Program tersebut diharapkan membentuk sumber daya kader yang mampu memahami perubahan sosial dan mengenali persoalan yang dihadapi masyarakat.
Digitalisasi Harus Diimbangi Kehadiran di Tengah Masyarakat
Amiruddin juga menyoroti perubahan pola komunikasi politik dan sosial seiring berkembangnya teknologi digital. Pemanfaatan media sosial dan berbagai platform digital dinilai penting untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan serta program partai kepada masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa komunikasi digital tidak dapat menggantikan interaksi langsung. Kader tetap perlu hadir di tengah masyarakat, membangun kedekatan, mendengarkan persoalan warga, dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan.
“Pendekatan digitalisasi dan penggunaan media sebagai corong untuk menyampaikan apa yang kita lakukan tetap penting. Tetapi kader juga harus turun ke lapangan untuk mendekati dan mendampingi masyarakat,” katanya.
Ia berharap perpaduan komunikasi digital dan kerja langsung tersebut dapat menjadi pola dalam membangun gerakan sosial dan politik, dimulai dari lingkungan masyarakat dalam lingkup kecil di Kabupaten Bireuen.
Gerakan Sosial Tidak Berhenti pada Bantuan Fisik
Dalam kesempatan itu, Amiruddin memberikan contoh bahwa kegiatan sosial seperti program bedah rumah perlu disertai perhatian terhadap kehidupan penerima bantuan setelah proses pembangunan selesai.
Menurutnya, keberhasilan program sosial tidak semata-mata diukur dari selesainya pembangunan fisik. Kondisi kehidupan penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan juga perlu menjadi perhatian agar dukungan yang diberikan benar-benar membawa perubahan.
Ia menegaskan bahwa kader harus membangun kepedulian yang berkelanjutan, bukan sekadar hadir ketika kegiatan bantuan berlangsung. Pendampingan dan perhatian terhadap kebutuhan warga menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata.
Nilai Kepedulian Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat
Pemikiran tentang kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan dapat menjadi bahan refleksi dalam membangun hubungan sosial yang lebih baik. Ketiga nilai tersebut mengingatkan pentingnya menghormati hak setiap orang, memperlakukan sesama secara adil, serta menjaga solidaritas di tengah perbedaan.
Dalam kehidupan masyarakat, gagasan tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan yang mendorong kerja sama, kepedulian terhadap kelompok rentan, dan keterlibatan warga dalam menyelesaikan persoalan bersama. Dengan demikian, diskusi pemikiran tidak hanya berhenti pada pemahaman teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam tindakan sehari-hari.
Penguatan kapasitas kader dan pendidikan politik juga memiliki peran dalam membangun organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wawasan yang luas perlu diikuti kemampuan mendengar, memahami persoalan, serta menjalankan program yang memberikan dampak berkelanjutan bagi warga.
