Yulizar Post | Penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat peraga olahraga di Kabupaten Bireuen, Aceh, terus berkembang. Polisi kini mendalami keterlibatan sejumlah anggota DPRK Bireuen yang memiliki Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam program pengadaan senilai sekitar Rp1,2 miliar tersebut.
Pada Jumat (13/11/2026), tiga anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Golkar, yakni Taufiq Ridha, M. Amin, dan Fajri Fauzan, menjalani pemeriksaan di Polres Bireuen. Ketiganya dimintai keterangan oleh penyidik selama kurang lebih empat jam pada Jumat pagi.
Pemeriksaan itu berkaitan dengan program pengadaan alat peraga olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2022. Dalam perkara tersebut, dugaan kerugian keuangan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta.
Polisi Dalami Peran Pemilik Pokir
Kasat Reskrim Polres Bireuen, AKP Dedy Miswar, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap ketiga legislator tersebut dilakukan untuk menggali keterangan mengenai peran mereka sebagai pemilik Pokir DPRK dalam program pengadaan tersebut.
Menurut Dedy, terdapat 10 anggota dewan yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk lima orang yang sudah tidak lagi aktif sebagai anggota DPRK. Selain tiga orang yang diperiksa pada Jumat, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap M. Jafar dan Tgk. Amryadi pada Senin mendatang.
Penyidik masih mengembangkan perkara dengan memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program. Dedy juga menyampaikan bahwa kemungkinan adanya tersangka baru masih terbuka, bergantung pada hasil penyidikan lebih lanjut.
Mantan Kabid Olahraga Telah Ditahan
Sebelumnya, Polres Bireuen telah menahan Akmal Fajri pada 9 Oktober 2026. Ia merupakan mantan Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bireuen yang diduga terlibat dalam penyimpangan pengadaan alat peraga olahraga Tahun Anggaran 2022.
Dalam perkara tersebut, penyidik menduga terjadi penggelembungan harga atau mark up pada kegiatan pengadaan yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Program itu dibiayai melalui APBK Bireuen dengan menggunakan Pokir DPRK.
Pengusutan Masih Berlanjut
Pemeriksaan terhadap anggota DPRK yang terkait dengan Pokir menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan. Namun, pemeriksaan sebagai saksi atau pihak yang dimintai keterangan tidak serta-merta menunjukkan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.
Dalam penanganan perkara dugaan korupsi, pembuktian perlu didasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan yang sah. Karena itu, perkembangan mengenai peran masing-masing pihak, nilai kerugian negara atau daerah, serta kemungkinan penetapan tersangka baru masih menunggu proses hukum kepolisian.
Kasus ini juga menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan penggunaan anggaran daerah, khususnya program yang bersumber dari Pokir DPRK. Transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan diperlukan agar anggaran publik benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan perkara melalui informasi resmi dari aparat penegak hukum. Setiap pihak yang diperiksa tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
