Yulizar Post | Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027 secara terarah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS).
Gerindra menekankan bahwa kebijakan anggaran harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap program yang direncanakan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan warga, terutama melalui pelaksanaan program prioritas pemerintah kota.
Fraksi tersebut menilai belanja operasional maupun belanja modal perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Sektor pelayanan dasar juga diminta memperoleh perhatian utama dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
Infrastruktur dan Pelayanan Publik Jadi Perhatian
Sejumlah kebutuhan yang disoroti Gerindra meliputi peningkatan kualitas jalan kota, pemerataan infrastruktur publik, serta perbaikan dan normalisasi drainase untuk mengurangi risiko banjir dan genangan air.
Selain itu, pemerintah kota diminta memperkuat pengelolaan kebersihan, penanganan sampah, dan pemeliharaan lingkungan. Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian, terutama agar distribusinya berjalan lancar dan menjangkau seluruh kawasan hingga pelosok gampong.
Di bidang pelayanan sosial, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan pendidikan serta penanganan berbagai persoalan sosial dinilai perlu menjadi bagian penting dari prioritas belanja daerah.
Gerindra juga mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha serta memperkuat perekonomian warga.
Perawatan Objek Wisata Didorong untuk Tingkatkan PAD
Pada sektor pariwisata, Fraksi Gerindra meminta pemerintah kota lebih memperhatikan pemeliharaan destinasi unggulan, termasuk kawasan wisata PLTD Apung. Pembenahan infrastruktur dan fasilitas pendukung dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung serta daya tarik wisata.
Menurut Gerindra, pengelolaan objek wisata yang lebih baik berpotensi mendorong kunjungan wisatawan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mehran Gara R mengatakan bahwa pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran. Ia berharap Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, berkualitas, dan dapat dijangkau secara merata oleh masyarakat.
Gerindra Soroti Pemerataan KDMP di 90 Gampong
Selain pelayanan dasar, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan dukungan serius terhadap Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Gerindra memandang KDMP sebagai salah satu program prioritas Presiden yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian berbasis masyarakat.
Namun, pembangunan fisik KDMP di Banda Aceh disebut belum merata di seluruh 90 gampong. Pemerintah kota diminta segera mencari solusi bagi wilayah yang belum memiliki lahan agar pembangunan fasilitas koperasi tersebut dapat direalisasikan secara menyeluruh.
Keberadaan KDMP diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, dan elpiji dengan harga yang lebih terjangkau. Manfaat tersebut terutama diharapkan dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Anggaran Diminta Disusun secara Terukur dan Transparan
Fraksi Gerindra juga mengingatkan pemerintah kota agar menerapkan prinsip efisiensi dalam penyusunan APBK 2027. Perencanaan belanja harus selaras dengan arah pembangunan dan aspirasi masyarakat serta mengikuti ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pengelolaan kas daerah dan pengendalian belanja perlu diperbaiki agar setiap program yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah kota. Perhitungan pendapatan juga harus dilakukan secara realistis sebagai dasar penentuan belanja.
Mehran Gara R menegaskan bahwa estimasi pengeluaran daerah perlu disesuaikan dengan pendapatan yang benar-benar diperkirakan akan diterima. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara terukur dan tidak membebani keuangan daerah.
Fraksi Gerindra berharap APBK Banda Aceh 2027 tidak hanya mengejar tingkat penyerapan anggaran. Lebih dari itu, anggaran daerah diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan mutu pelayanan publik.
