Yulizar Post | Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Banda Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Struktur pendapatan yang masih bergantung pada sumber pembiayaan tersebut dinilai dapat membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas apabila terjadi perubahan kebijakan transfer.
Juru Bicara Fraksi PAN, Sofyan Helmi, mendorong pemerintah kota menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, upaya meningkatkan PAD harus dilakukan melalui pembenahan sistem pengelolaan pendapatan tanpa membebankan biaya yang tidak proporsional kepada masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha mikro.
Pembenahan Pajak dan Retribusi Daerah
Fraksi PAN menilai terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat penerimaan daerah. Di antaranya melalui perbaikan administrasi perpajakan dan retribusi, digitalisasi layanan, pemutakhiran data objek pajak, pencegahan kebocoran penerimaan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Sofyan menyebut potensi penerimaan dari sektor perhotelan, restoran, parkir, reklame, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya perlu dikelola secara profesional. Namun, pengelolaannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta keberlangsungan kegiatan usaha.
Fraksi PAN juga meminta agar target peningkatan PAD disusun berdasarkan data yang realistis. Setiap target perlu disertai strategi pencapaian yang jelas dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola pendapatan.
Belanja Daerah Harus Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat
Selain memperkuat pendapatan, PAN menekankan pentingnya pengelolaan belanja daerah dalam APBK Banda Aceh agar lebih efektif dan sesuai dengan skala prioritas. Penyusunan anggaran diharapkan tidak sekadar mengikuti rutinitas program tahunan perangkat daerah, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Fraksi PAN meminta alokasi belanja diarahkan secara proporsional untuk meningkatkan pelayanan dasar, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi masyarakat, membangun infrastruktur lingkungan, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Menurut Fraksi PAN, pemerintah juga perlu menghindari penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak mendesak, terlalu berorientasi pada seremoni, atau tidak memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.
Setiap Program Harus Memiliki Target Terukur
Dalam penyusunan kebijakan anggaran, Fraksi PAN menilai setiap program pemerintah perlu dilengkapi indikator kinerja dan target capaian yang jelas. Mekanisme evaluasi juga harus disiapkan agar pelaksanaan kegiatan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Penguatan PAD dan pengendalian belanja merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menjaga kesehatan keuangan daerah. Pendapatan yang dikelola secara optimal perlu diimbangi dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran agar kemampuan fiskal pemerintah memberikan manfaat maksimal.
Fraksi PAN berharap Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menerapkan kebijakan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan perencanaan yang matang, setiap rupiah dari anggaran daerah diharapkan mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
