Yulizar Post | KOTA JANTHO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Sarjan, meminta pemerintah kabupaten kembali mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Imeum Mukim pada tahun 2027. Ia menilai ketiadaan biaya penyelenggaraan selama dua tahun terakhir telah menjadi persoalan bagi panitia pemilihan di sejumlah kemukiman.
Aspirasi tersebut disampaikan Sarjan dalam rapat paripurna ke-1 masa persidangan ke-II DPRK Aceh Besar dengan agenda penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun Anggaran 2027 di Kota Jantho, Senin (16/11/2026).
Menurut Sarjan, persoalan anggaran pemilihan Imeum Mukim sebelumnya juga disampaikan oleh perwakilan mukim di Daerah Pemilihan (Dapil) IV ketika dirinya melaksanakan kegiatan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2026–2027. Keluhan tersebut terutama berkaitan dengan sulitnya panitia melaksanakan tahapan pemilihan tanpa dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, proses pemilihan Imeum Mukim membutuhkan tahapan yang cukup panjang dan melibatkan berbagai pihak. Karena itu, penyelenggaraannya memerlukan dukungan anggaran agar seluruh proses dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
Sarjan Bandingkan dengan Anggaran Pemilihan Keuchik
Sarjan menyoroti adanya perbedaan dukungan anggaran antara pemilihan Keuchik dan pemilihan Imeum Mukim. Ia menyebut pemerintah selama ini mengalokasikan dana sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik, sementara biaya pemilihan Imeum Mukim justru tidak memperoleh alokasi.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Sebab, pemilihan Imeum Mukim juga merupakan proses penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kemukiman dan membutuhkan persiapan yang tidak sederhana.
“Kami mendorong pemerintah agar kembali menganggarkannya dalam RAPBK 2027 mendatang agar proses pemilihan imeum mukim terlaksana dengan baik,” ujar Sarjan.
Ia juga menilai tidak tepat apabila kebutuhan pembiayaan tersebut terus diabaikan dengan alasan keterbatasan keuangan daerah. Menurut Sarjan, persoalan ini seharusnya dilihat dari sisi penentuan prioritas belanja pemerintah, bukan semata-mata dikaitkan dengan kondisi defisit anggaran.
“Pemerintah tidak boleh menafikan hal ini dengan alasan keterbatasan anggaran, ini bukan persoalan defisit tapi tentang prioritas saja,” tegasnya.
Sarjan turut mempertanyakan ketimpangan perhatian terhadap dua proses pemilihan tersebut. Dalam pandangannya, kedudukan Imeum Mukim yang dinilai berada satu tingkat di atas Keuchik semestinya menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan dukungan pembiayaan yang memadai.
Pemilihan Imeum Mukim Memiliki Dasar Hukum
Pemilihan Imeum Mukim bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari mekanisme pemerintahan adat di Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa mukim merupakan wilayah yang terdiri atas beberapa gampong dan dipimpin oleh Imeum Mukim.
Dalam Pasal 114 undang-undang tersebut disebutkan bahwa Imeum Mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan lima tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihannya diatur melalui Qanun Aceh.
Pengaturan pembiayaan juga telah tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh. Pasal 40 menyebutkan bahwa biaya pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Qanun tersebut juga mengatur peran camat sebagai penanggung jawab pemilihan di wilayah kerjanya. Penanggung jawab pemilihan memiliki tugas, antara lain menetapkan biaya pemilihan berdasarkan usulan panitia setelah berkonsultasi dengan bupati atau wali kota.
Pemkab Diharapkan Beri Kepastian dalam RAPBK 2027
Dorongan yang disampaikan Sarjan menjadi bagian dari pembahasan kebutuhan anggaran pemerintahan di tingkat gampong dan kemukiman. Dukungan pembiayaan dinilai penting agar panitia tidak harus menghadapi kesulitan dalam menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemilihan.
Penganggaran yang jelas juga dapat membantu proses perencanaan sejak awal, mulai dari pembentukan panitia, persiapan tahapan pemilihan, pelaksanaan musyawarah, hingga penyampaian hasil sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pemilihan diharapkan tidak terhambat hanya karena persoalan biaya.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap perlu melakukan perhitungan kebutuhan anggaran secara terukur. Besaran dana yang dialokasikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaksanaan pemilihan, mekanisme yang berlaku, serta kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, pembahasan RAPBK 2027 menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan DPRK untuk mengevaluasi kembali kebutuhan pembiayaan pemilihan Imeum Mukim. Kepastian alokasi anggaran diharapkan dapat memberikan solusi bagi keluhan panitia yang selama ini menghadapi keterbatasan dukungan dana.
Masyarakat kemukiman juga membutuhkan proses pemilihan yang berjalan tertib, terbuka, dan sesuai aturan. Keberadaan Imeum Mukim memiliki peran penting dalam koordinasi antargampong serta penyelenggaraan kehidupan masyarakat di wilayah kemukiman.
Melalui penganggaran yang tepat dan koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, serta unsur kemukiman, pelaksanaan pemilihan Imeum Mukim di Aceh Besar diharapkan dapat berlangsung lebih baik. Aspirasi yang disampaikan Sarjan kini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran daerah tahun 2027.


