Yulizar Post | BENGKULU SELATAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan memperketat pengawasan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul diminta segera menuntaskan persiapan dokumen agar rancangan regulasi tersebut dapat dibahas sesuai target waktu.
Pengawalan dilakukan melalui koordinasi dengan OPD yang mengusulkan masing-masing Raperda. Bapemperda ingin memastikan setiap rancangan tidak hanya tercantum dalam daftar program legislasi daerah, tetapi juga memiliki kesiapan materi, draf regulasi, serta naskah akademik sebagai dokumen pendukung penyusunannya.
Ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Selatan, Iin Setiawan, menegaskan bahwa setiap OPD harus mampu menjelaskan perkembangan penyusunan Raperda yang menjadi tanggung jawabnya. Penjelasan tersebut mencakup dokumen yang sudah selesai, rancangan yang masih dalam tahap kajian, hingga persoalan regulasi yang berpotensi menghambat proses penyelesaian.
Dalam keterangannya pada Kamis (5/11/2026), Iin mengingatkan agar penetapan Propemperda tidak hanya menjadi formalitas tahunan tanpa diikuti kesiapan dari instansi pengusul.
“Kami minta menjelaskan. Mana yang drafnya sudah jadi, mana yang masih kajian, mana yang terkendala regulasi di atasnya. Jangan sampai Propemperda sudah ditetapkan, tapi naskah akademik dan drafnya tidak ada kejelasan,” tegas Iin.
OPD Diminta Tidak Menunda Penyusunan Dokumen
Menurut Iin, kesiapan dokumen sejak tahap awal sangat menentukan kelancaran pembahasan di DPRD. Apabila draf dan naskah akademik telah disusun secara matang, proses pembahasan dapat berjalan lebih terarah karena materi yang dibutuhkan sudah tersedia untuk ditelaah bersama.
Sebaliknya, apabila dokumen utama belum siap ketika pembahasan dimulai, proses legislasi berpotensi menghadapi hambatan. OPD dapat kembali disibukkan dengan penyempurnaan materi, melengkapi kajian, atau menyelesaikan persoalan yang seharusnya sudah diidentifikasi sejak awal.
Karena itu, Bapemperda meminta seluruh OPD pengusul segera menunjukkan perkembangan yang terukur. Setiap kendala juga perlu disampaikan secara terbuka agar dapat dicari jalan keluarnya melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Iin menyampaikan bahwa target Bapemperda adalah mendorong seluruh Raperda yang telah masuk Propemperda 2026 agar dapat dibahas dan diselesaikan tepat waktu. Namun, pencapaian target tersebut tetap harus didukung kesiapan materi dan kualitas rancangan regulasi.
Kualitas Perda Menjadi Perhatian
Bapemperda menegaskan bahwa keberhasilan program legislasi daerah tidak semata-mata diukur dari banyaknya Raperda yang masuk dalam daftar atau jumlah regulasi yang berhasil dibahas. Setiap produk hukum daerah harus memiliki substansi yang kuat, sesuai kebutuhan daerah, serta memungkinkan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Raperda juga diharapkan memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi target pembentukan aturan, tetapi juga dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Untuk mendukung percepatan penyusunan, Bapemperda bersama Bagian Hukum menyatakan siap memperkuat koordinasi serta memberikan pendampingan kepada OPD pengusul. Dukungan tersebut terutama diperlukan apabila terdapat hambatan dalam penyusunan naskah akademik maupun proses harmonisasi regulasi.
“Kita kawal bersama agar Propemperda 2026 ini menghasilkan produk hukum daerah yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tapi unggul secara kualitas,” ujar Iin.
Regulasi Daerah Diharapkan Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Penyusunan peraturan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten. Melalui regulasi yang tepat, pemerintah daerah memiliki pedoman dalam menjalankan kebijakan, mengatur berbagai urusan pemerintahan, serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan program pembangunan.
Oleh sebab itu, materi setiap Raperda perlu disusun dengan memperhatikan persoalan yang benar-benar dihadapi daerah. Kajian dan naskah akademik menjadi bagian penting untuk menjelaskan alasan pembentukan aturan, kebutuhan pengaturannya, serta arah kebijakan yang hendak dicapai.
Koordinasi antara OPD pengusul, Bapemperda, dan Bagian Hukum juga dibutuhkan agar proses penyusunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Komunikasi sejak awal dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dokumen maupun persoalan hukum sebelum rancangan memasuki pembahasan lebih lanjut.
Bapemperda berharap seluruh OPD meningkatkan tanggung jawab dalam menyiapkan Raperda yang telah diusulkan. Dengan persiapan yang lebih serius dan pengawalan berkelanjutan, Propemperda 2026 diharapkan menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.


