Yulizar Post | BENGKULU SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026), dengan sektor kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian utama dalam arah pembangunan daerah.
Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melanjutkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. KUA-PPAS berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran serta prioritas dan plafon sementara bagi program yang akan dijalankan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, menyambut baik tercapainya kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif. Ia berharap kebijakan anggaran yang nantinya ditetapkan dapat benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Menurut Juli, kedua sektor tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Peningkatan akses terhadap fasilitas dan layanan kesehatan, serta perbaikan mutu pendidikan, dinilai memiliki peran besar dalam mendukung kualitas hidup dan pembangunan sumber daya manusia di Bengkulu Selatan.
Anggaran Harus Memberikan Manfaat Nyata
Juli menegaskan bahwa penyusunan anggaran daerah perlu dilakukan secara terarah, transparan, dan berorientasi pada hasil. Setiap program yang direncanakan diharapkan memiliki manfaat yang jelas serta mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan agar perencanaan anggaran tidak berhenti pada dokumen administratif semata. Program yang telah disusun perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan yang tepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
Juli berharap APBD 2027 nantinya menjadi salah satu instrumen untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia meminta agar setiap kebijakan belanja daerah memperhatikan kepentingan publik dan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tahapan perencanaan.
Legislatif dan Eksekutif Diminta Perkuat Sinergi
Selain menyoroti prioritas pembangunan, Ketua DPRD juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal tahapan penyusunan anggaran berikutnya. Koordinasi kedua pihak diperlukan agar program yang telah disepakati dapat diproses sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan program juga diharapkan berjalan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Setelah KUA-PPAS disetujui, pemerintah daerah selanjutnya akan melanjutkan proses penyusunan APBD 2027. Tahapan tersebut menjadi kesempatan untuk menerjemahkan arah kebijakan dan prioritas sementara ke dalam rancangan anggaran yang lebih terperinci.
Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang konsisten, anggaran daerah diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan publik. Fokus pada kesehatan dan pendidikan juga diharapkan tidak hanya tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan melalui program yang memberikan dampak bagi masyarakat Bengkulu Selatan.


