18.543 Hektare Sawah di Aceh Utara Terdampak Banjir, Ratusan Hektare Masih Menunggu Pemulihan

18.543 Hektare Sawah di Aceh Utara Terdampak Banjir, Ratusan Hektare Masih Menunggu Pemulihan
Kondisi lahan persawahan di Kabupaten Aceh Utara yang terdampak banjir November 2025. Pemerintah terus melakukan rehabilitasi dan optimalisasi lahan agar aktivitas pertanian masyarakat dapat kembali berjalan.

Yulizar Post | ACEH UTARA – Pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Utara terus dilakukan setelah banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada November 2025. Bencana itu menyebabkan 18.543 hektare lahan persawahan terdampak, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Hingga November 2026, sejumlah program rehabilitasi dan optimalisasi lahan telah berjalan, meskipun sebagian area masih membutuhkan penanganan lanjutan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Siti Aisah Br Ginting, menjelaskan bahwa dari total lahan terdampak, sebanyak 7.375 hektare masuk kategori rusak ringan, 6.488 hektare rusak sedang, dan 4.680 hektare mengalami kerusakan berat.

Penanganan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan. Sawah dengan kategori rusak sedang ditangani melalui program rehabilitasi, sedangkan lahan yang mengalami kerusakan ringan masuk dalam program optimalisasi lahan agar dapat kembali dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

Rehabilitasi dan Optimalisasi Lahan Dilakukan Bertahap

Untuk sawah kategori rusak sedang, rehabilitasi tahap pertama seluas 1.093 hektare telah selesai dikerjakan. Selanjutnya, tahap kedua mencakup area seluas 3.500 hektare yang masih dalam proses pengerjaan dengan batas waktu kontrak hingga 31 Desember 2026.

Baca Juga:  Wabup Tarmizi Minta Tata Kelola Perumda Tirta Mon Pase Dibenahi, Pelayanan Air Minum Harus Lebih Berkualitas

Sementara itu, program optimalisasi untuk sawah rusak ringan juga terus berjalan. Tahap pertama mencakup 5.222 hektare dan masih berada dalam tahap konstruksi. Adapun tahap kedua seluas 1.894 hektare telah memasuki proses penandatanganan kontrak kerja sama dengan Kodim 0103/Aceh Utara.

Pekerjaan optimalisasi tahap kedua tersebut berada di bawah koordinasi Markas Besar TNI Angkatan Darat dan mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pertanian. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat pemulihan lahan yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat banjir.

Meski demikian, masih terdapat sekitar 647 hektare sawah rusak berat yang belum dapat ditanami dan membutuhkan intervensi tambahan. Menurut Siti Aisah, penanganan lahan tersebut memerlukan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum, terutama karena berkaitan dengan kewenangan pekerjaan dan ketersediaan anggaran.

Pihaknya berharap lahan yang belum tertangani dapat memperoleh intervensi lanjutan pada 2027 sehingga kembali berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh petani.

Gampong Lagang Masih Membutuhkan Perbaikan Irigasi

Kondisi pemulihan juga terlihat di Gampong Lagang, Kecamatan Sawang. Dari total 63 hektare persawahan yang dimiliki gampong tersebut, baru sekitar 20 hektare yang sudah dapat kembali digarap setelah saluran irigasi diperbaiki dan aliran air mulai normal.

Geuchik Lagang, Teuku Muji, mengatakan perbaikan saluran yang telah dilakukan baru mencapai sekitar 400 hingga 500 meter. Sementara itu, masih terdapat saluran sekunder dan tersier sepanjang kurang lebih satu kilometer yang membutuhkan penanganan.

Baca Juga:  Dinsos Aceh Utara Buka Pendaftaran Perlindungan Sosial hingga 30 November 2026, Warga Diminta Segera Mendaftar

Sebelum banjir hidrometeorologi pada November 2025, kawasan persawahan di Gampong Lagang termasuk wilayah pertanian produktif. Hasil panen di daerah tersebut sebelumnya dapat mencapai sekitar 250 ton gabah.

Namun, banjir menyebabkan saluran irigasi mengalami kerusakan dan tertimbun lumpur. Kondisi tersebut membuat petani kesulitan memperoleh pasokan air sehingga sebagian besar lahan tidak dapat diolah selama hampir satu tahun.

Kerusakan jaringan irigasi menjadi salah satu persoalan utama yang harus diselesaikan. Tanpa aliran air yang memadai, lahan yang secara fisik sudah memungkinkan untuk diolah tetap sulit kembali menghasilkan produksi pertanian secara optimal.

Petani Membutuhkan Alat Pertanian, Benih, dan Pupuk

Selain perbaikan infrastruktur, petani juga menghadapi persoalan kehilangan atau kerusakan peralatan pertanian akibat terseret banjir. Sejumlah perlengkapan yang dibutuhkan antara lain mesin pertanian, cangkul, dan parang.

Bantuan benih padi dan pupuk juga menjadi harapan petani agar lahan yang sudah kembali memperoleh pasokan air dapat segera ditanami. Dukungan sarana produksi tersebut diperlukan untuk membantu petani memulai kembali kegiatan pertanian setelah mengalami gangguan panjang akibat bencana.

Salah seorang petani, Saiful Rahman, menyampaikan bahwa sebagian sawah kini mulai mendapatkan aliran air kembali. Ia pun mulai mempersiapkan lahannya setelah hampir setahun tidak dapat bekerja di sawah karena kerusakan saluran irigasi.

Mulainya aktivitas pengolahan lahan menjadi perkembangan positif bagi petani. Namun, pemulihan secara menyeluruh masih membutuhkan dukungan infrastruktur dan sarana produksi agar kegiatan bercocok tanam dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Baca Juga:  Diskominfotik Banda Aceh Gelar Bimtek Aplikasi PPID Versi 2.0, Perkuat Layanan Informasi Publik

Dukungan Pemerintah Pusat untuk Pemulihan Pertanian

Program rehabilitasi sawah di Aceh Utara merupakan bagian dari upaya pemulihan sektor pertanian pascabencana yang didukung Kementerian Pertanian. Pada Januari 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memulai kegiatan rehabilitasi sawah terdampak banjir di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Dalam program tersebut, pemerintah pusat turut memberikan dukungan berupa pupuk urea, benih padi, serta alat dan mesin pertanian, termasuk traktor roda dua dan roda empat. Program rehabilitasi juga dirancang agar petani dapat terlibat langsung dalam proses pemulihan melalui skema padat karya.

Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp336 miliar untuk pemulihan sawah rusak ringan dan sedang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mengembalikan produktivitas pertanian di wilayah yang terdampak bencana.

Pemulihan sawah memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Aceh Utara. Selain menjadi sumber penghasilan petani, sektor pertanian juga berperan dalam menjaga ketersediaan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat di kawasan pedesaan.

Karena itu, rehabilitasi lahan perlu berjalan seiring dengan perbaikan jaringan irigasi, penyediaan sarana produksi, dan pendampingan kepada petani. Penanganan yang menyeluruh diharapkan dapat mempercepat kembalinya aktivitas pertanian sekaligus mengurangi dampak ekonomi berkepanjangan akibat bencana.

Pemerintah daerah berharap seluruh lahan yang terdampak dapat kembali produktif secara bertahap. Dengan dukungan pemerintah pusat dan kerja sama berbagai pihak, petani Aceh Utara diharapkan dapat kembali mengolah sawah dan meningkatkan produksi pangan setelah melewati masa sulit akibat banjir.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *