Diskominfotik Banda Aceh Gelar Bimtek Aplikasi PPID Versi 2.0, Perkuat Layanan Informasi Publik

Diskominfotik Banda Aceh Gelar Bimtek Aplikasi PPID Versi 2.0, Perkuat Layanan Informasi Publik
Kepala Diskominfotik Kota Banda Aceh, Muhammad Zubir, saat menyampaikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi PPID Versi 2.0 di Balee Keurukon, Balai Kota Banda Aceh, Selasa (17/11/2026). (Foto: Diskominfotik Banda Aceh)

Yulizar Post | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh Versi 2.0. Kegiatan berlangsung di Balee Keurukon, Balai Kota Banda Aceh, Selasa (17/11/2026), dengan melibatkan para admin PPID Pelaksana dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan para admin dalam mengoperasikan aplikasi PPID versi terbaru. Melalui pembekalan ini, setiap OPD diharapkan mampu mengelola permohonan informasi masyarakat secara lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik.

Kepala Diskominfotik Kota Banda Aceh, Ir. Muhammad Zubir, S.SiT, M.Si, mengatakan keterbukaan informasi publik saat ini bukan lagi sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh badan publik. Menurutnya, akses terhadap informasi telah menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menjelaskan, prinsip pelayanan informasi publik tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi itu mengharuskan setiap badan publik memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan bertanggung jawab.

Baca Juga:  Sudding Nilai Pengunduran Diri Gibran Lebih Elegan dan Bisa Jaga Stabilitas Politik

Aplikasi PPID Banda Aceh Telah Dibangun Sejak 2014

Zubir menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun Aplikasi PPID sejak 2014. Platform tersebut disiapkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi publik, menyampaikan keberatan apabila diperlukan, serta memantau perkembangan proses pelayanan secara transparan.

Keberadaan aplikasi ini juga membantu petugas pengelola informasi di masing-masing OPD dalam menjalankan tugasnya. Melalui sistem digital, setiap permohonan dapat dicatat dan ditelusuri sehingga proses pelayanan diharapkan menjadi lebih terorganisasi, terukur, serta memiliki dokumentasi yang jelas.

Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi, Pemko Banda Aceh kemudian melakukan pembaruan aplikasi ke versi 2.0. Penyempurnaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemudahan penggunaan sekaligus memperbaiki efektivitas pengelolaan permohonan informasi.

Versi 2.0 Hadir dengan Sejumlah Penyempurnaan

Dalam pembaruan terbaru ini, sejumlah fitur dan mekanisme pelayanan mengalami peningkatan. Di antaranya tampilan aplikasi yang lebih ramah pengguna, tahapan pengajuan permohonan yang dibuat lebih sederhana dan cepat, serta sistem notifikasi yang ditingkatkan agar proses tindak lanjut dapat dipantau dengan lebih baik.

Baca Juga:  Rama Satria Pimpin KB FKPPI Banda Aceh, Illiza Minta Fokus pada Pembinaan Generasi Muda

Aplikasi PPID Versi 2.0 juga dilengkapi penyempurnaan fitur pelaporan dan rekapitulasi data. Fitur tersebut diharapkan membantu admin dalam memantau jumlah permohonan, mencatat perkembangan penanganan, serta menyusun laporan pelayanan informasi secara lebih akurat.

Menurut Zubir, pembaruan sistem ini diharapkan dapat mengurangi berbagai kendala yang selama ini berpotensi menghambat pelayanan. Ia berharap tidak ada lagi permohonan informasi yang terlambat ditanggapi, dokumen yang tercecer, maupun masyarakat yang merasa dipersulit ketika membutuhkan informasi dari pemerintah.

Namun, keberhasilan penerapan aplikasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi. Kedisiplinan admin dalam memeriksa permohonan, memperbarui status layanan, menindaklanjuti permintaan, dan memastikan kelengkapan dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan.

Admin OPD Diminta Menguasai Penggunaan Aplikasi

Karena itu, Zubir meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan bimtek dengan serius dan aktif memanfaatkan kesempatan untuk bertanya. Para admin juga didorong mempraktikkan langsung setiap tahapan penggunaan aplikasi agar dapat memahami alur kerja sistem secara menyeluruh.

Penguasaan aplikasi secara mandiri dinilai penting karena para admin PPID Pelaksana merupakan pihak yang berperan langsung dalam pengelolaan permohonan informasi di OPD masing-masing. Dengan kemampuan yang memadai, proses pelayanan diharapkan dapat berjalan lebih konsisten dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan teknis dari instansi lain.

Baca Juga:  Fraksi PAN Minta Pemko Banda Aceh Kurangi Ketergantungan Dana Pusat dan Tingkatkan PAD

Ia juga mengingatkan agar aplikasi tersebut dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif. Setiap OPD diharapkan memiliki kesamaan pemahaman mengenai pentingnya memberikan pelayanan informasi yang profesional dan responsif.

Digitalisasi untuk Memperkuat Keterbukaan Informasi

Pemanfaatan aplikasi PPID menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Sistem pelayanan berbasis digital dapat membantu memperjelas prosedur permohonan, menyediakan jejak administrasi, serta memudahkan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh badan publik.

Di sisi lain, keterbukaan informasi tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak seluruh informasi pemerintah dapat dibuka tanpa pengecualian, karena terdapat jenis informasi tertentu yang harus dilindungi berdasarkan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, pengelola PPID perlu memahami prosedur pelayanan sekaligus ketentuan mengenai informasi yang wajib disediakan, dapat diminta, maupun dikecualikan.

Melalui pembaruan Aplikasi PPID Versi 2.0 dan peningkatan kapasitas admin di lingkungan OPD, Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat menghadirkan pelayanan informasi publik yang semakin mudah diakses, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *