Wabup Tarmizi Minta Tata Kelola Perumda Tirta Mon Pase Dibenahi, Pelayanan Air Minum Harus Lebih Berkualitas

Wabup Tarmizi Minta Tata Kelola Perumda Tirta Mon Pase Dibenahi, Pelayanan Air Minum Harus Lebih Berkualitas
Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom., bersama jajaran pemerintah daerah dan manajemen Perumda Tirta Mon Pase usai menghadiri Exit Meeting pemeriksaan kinerja BPK RI Perwakilan Aceh di Pendopo Bupati Aceh Utara, Rabu (18/11/2026).

Yulizar Post | ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendorong pembenahan tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mon Pase guna meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat. Upaya tersebut menjadi perhatian setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh menyelesaikan tahapan pemeriksaan kinerja terhadap pengelolaan layanan air minum di daerah tersebut.

Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom., menghadiri Exit Meeting pemeriksaan kinerja BPK yang berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Utara, Rabu (18/11/2026). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan BUMD Air Minum dalam menyediakan layanan bagi masyarakat.

Evaluasi mencakup penyelenggaraan layanan air minum selama 2025 hingga Semester I 2026. Pemeriksaan melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Perumda Tirta Mon Pase, serta sejumlah instansi terkait yang memiliki peran dalam penyediaan dan pengelolaan layanan air minum.

Kehadiran Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap evaluasi pelayanan publik. Pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aspek pengelolaan yang perlu diperkuat agar perusahaan daerah mampu menjalankan fungsinya secara lebih efektif.

Baca Juga:  Hendak Ambil Piring di Atap Rumah Tetangga, Pemuda 26 Tahun Tewas Tersengat Listrik di Bener Meriah

Hasil Pemeriksaan BPK Jadi Bahan Evaluasi

Tarmizi menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja tersebut. Menurutnya, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ia menilai setiap catatan dan rekomendasi dari tim pemeriksa perlu dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun manajemen Perumda Tirta Mon Pase. Masukan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan perusahaan sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan.

“Kami menyambut baik setiap masukan, catatan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pengelolaan Perumda Tirta Mon Pase berjalan lebih efektif, transparan, dan profesional,” ujar Tarmizi.

Baca Juga:  PKB Bireuen Bedah Buku Islam dan Sosialisme, Bahas Pemikiran Tjokroaminoto

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dalam pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan Air Minum Harus Merata dan Berkelanjutan

Menurut Tarmizi, penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian serius. Karena itu, pembenahan Perumda Tirta Mon Pase perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dalam aspek manajemen, operasional, kualitas layanan, maupun pemerataan akses bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait dan jajaran manajemen perusahaan memperkuat koordinasi. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai persoalan dalam penyelenggaraan layanan air minum dapat diidentifikasi dan ditangani secara terarah.

“Yang paling utama adalah bagaimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan air minum yang layak, berkualitas, dan berkesinambungan. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dan manajemen Perumda harus memperkuat koordinasi serta menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Aceh Utara,” tegasnya.

Penekanan terhadap kualitas dan kesinambungan layanan menjadi penting karena pengelolaan air minum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan, kondisi jaringan distribusi, pemeliharaan fasilitas, serta kemampuan manajemen dalam mengelola operasional turut menentukan kualitas pelayanan yang diterima pelanggan.

Baca Juga:  Polri Disebut Geledah Kantor Megaspeed pada Awal 2026, Indonesia Diduga Jadi Jalur Pengiriman Chip NVIDIA ke China

Exit Meeting Bagian dari Rangkaian Pemeriksaan

Exit meeting merupakan salah satu tahapan dalam proses pemeriksaan BPK yang menjadi forum penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Pada tahap ini, berbagai catatan dan rekomendasi dapat dibahas sebagai bahan evaluasi bagi instansi maupun perusahaan daerah yang diperiksa.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Inspektur Kabupaten Aceh Utara, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, Dewan Pengawas, serta Direktur Perumda Tirta Mon Pase.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Pemerintah daerah dan manajemen perusahaan perlu memastikan setiap rekomendasi ditangani sesuai tanggung jawab masing-masing.

Dalam pengelolaan perusahaan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pengelolaan yang profesional juga diperlukan agar sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap pengelolaan Perumda Tirta Mon Pase semakin baik dan mampu memberikan pelayanan air minum yang lebih optimal. Pembenahan tata kelola diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas, pemerataan, serta kesinambungan layanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Aceh Utara.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *