Paripurna DPRK Nagan Raya Putuskan Pemberhentian Mohd. Rizki Ramadhan dari Jabatan Ketua

Paripurna DPRK Nagan Raya Putuskan Pemberhentian Mohd. Rizki Ramadhan dari Jabatan Ketua
Sidang paripurna DPRK Nagan Raya memutuskan pemberhentian Mohd. Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK, Kamis (19/11/2026). (Foto: Dok. Istimewa)

Yulizar Post | SUKA MAKMUE – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya resmi memutuskan pemberhentian Mohd. Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK melalui rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Kehormatan Dewan (BKD) terkait dugaan pelanggaran etik, tata tertib, serta sumpah dan janji jabatan.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRK Nagan Raya, Afzalul Zikri, didampingi Wakil Ketua II, Said Syahrul Rahmad. Sebanyak 22 dari total 25 anggota DPRK menghadiri rapat tersebut. Mohd. Rizki Ramadhan juga hadir dalam agenda pengambilan keputusan itu.

Pemberhentian yang diputuskan melalui paripurna tersebut hanya berlaku terhadap jabatan Ketua DPRK, bukan keanggotaan Rizki sebagai anggota dewan. Untuk sementara, tugas pimpinan DPRK dijalankan oleh Wakil Ketua I sampai proses penetapan ketua definitif dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Rekomendasi BKD Menjadi Dasar Keputusan

Keputusan paripurna menindaklanjuti rekomendasi BKD DPRK Nagan Raya yang tertuang dalam Surat Nomor 14/BK/DPRK/2026 tertanggal 16 November 2026. Rekomendasi tersebut ditandatangani Ketua BKD T. Zulkarnaini bersama anggota Saidi Isa Quraisy dan Cut Man.

Baca Juga:  Tabrakan Dua Kereta di Mesir Tewaskan 7 Orang, 125 Penumpang Terluka

Sebelum mengeluarkan rekomendasi, BKD menyatakan telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Proses tersebut meliputi penelaahan laporan, pengumpulan alat bukti, permintaan keterangan dari pelapor dan saksi, serta klarifikasi terhadap pihak yang dilaporkan.

Pemeriksaan berkaitan dengan peristiwa pada malam 28 Oktober 2026 di pendopo atau rumah dinas Ketua DPRK Nagan Raya. Peristiwa tersebut juga dilaporkan oleh istri Rizki, Intan Keumala Tanzil, dan turut diproses melalui jalur kepolisian.

Dalam kesimpulannya, BKD menilai keberadaan seorang perempuan yang bukan mahram di rumah dinas tersebut tidak sesuai dengan ketentuan adat, norma, tata tertib, serta kepantasan yang harus dijaga oleh pimpinan lembaga legislatif. Pertimbangan itu merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan aturan internal DPRK.

Rizki Sebelumnya Persoalkan Proses Pemeriksaan

Sehari sebelum paripurna, Rabu (18/11/2026), Mohd. Rizki Ramadhan menyampaikan keberatan terhadap proses pemeriksaan etik yang dilakukan BKD. Ia menegaskan tidak menolak pemeriksaan, tetapi mempersoalkan prosedur yang menurutnya tidak memberikan kesempatan pembelaan secara adil.

Baca Juga:  Kemenag Aceh Tekankan Pentingnya Menjaga Kualitas dan Merawat Sarana Prasarana Madrasah

Rizki mempermasalahkan pemanggilan BKD yang dilakukan ketika dirinya sedang menjalankan tugas dinas di Jakarta. Ia menyebut telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan, namun permintaan tersebut dinilai tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Ia juga menyoroti ajakan Wakil Ketua BKD, Cut Man, kepada masyarakat dan tokoh untuk menghadiri rapat paripurna. Menurut Rizki, langkah tersebut berpotensi menjadi bentuk mobilisasi politik yang dapat memengaruhi suasana dan arah keputusan terhadap dirinya.

Pihak Rizki bersama tim kuasa hukumnya sebelumnya meminta agar agenda paripurna ditunda sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mereka menilai pemeriksaan etik dan proses hukum pidana merupakan dua mekanisme berbeda sehingga tidak seharusnya disamakan.

Kuasa Hukum Soroti Prosedur dan Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam tanggapan yang disampaikan setelah rekomendasi BKD, kuasa hukum Rizki, Bahrul Ulum, menyatakan menghormati kewenangan BKD dalam menjalankan pemeriksaan etik terhadap anggota dewan. Namun, pihaknya mempertanyakan penerapan tahapan pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRK Nagan Raya.

Kuasa hukum juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah karena perkara yang berkaitan dengan peristiwa tersebut masih berada dalam proses penanganan hukum. Mereka meminta agar mekanisme penjatuhan sanksi internal dijalankan secara cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:  BSI Perkuat Layanan Digital untuk Permudah Pelunasan Biaya Haji 2027

Keberatan tersebut menunjukkan bahwa keputusan paripurna masih menyisakan perbedaan pandangan mengenai prosedur dan dasar penjatuhan sanksi. Pihak Rizki juga belum menyampaikan keputusan final mengenai langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh atas keputusan tersebut.

Proses Etik dan Penanganan Hukum Berjalan Terpisah

Polemik yang melibatkan Ketua DPRK Nagan Raya tersebut berlangsung melalui dua jalur berbeda, yakni pemeriksaan etik di lingkungan lembaga legislatif dan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Keduanya memiliki dasar, kewenangan, serta konsekuensi yang tidak sama.

Keputusan pemberhentian dari jabatan Ketua DPRK merupakan hasil mekanisme internal lembaga berdasarkan rekomendasi BKD. Sementara itu, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan mekanisme peradilan.

Karena itu, keputusan etik DPRK tidak dapat diperlakukan sebagai putusan pidana yang menyatakan seseorang bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses hukum belum menghasilkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perkembangan ini menjadi perhatian masyarakat Nagan Raya karena menyangkut integritas pimpinan lembaga perwakilan sekaligus tata kelola kelembagaan. Di sisi lain, proses pergantian pimpinan juga perlu mengikuti ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku.

Untuk sementara, Wakil Ketua I Afzalul Zikri menjalankan tugas pimpinan DPRK hingga proses penetapan ketua definitif dilaksanakan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada tahapan kelembagaan serta kemungkinan langkah yang diambil oleh pihak Mohd. Rizki Ramadhan.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *