Tanggul Krueng Pase Rusak Diterjang Abrasi hingga 300 Meter, Ayahwa Koordinasi dengan Pemerintah Aceh

Tanggul Krueng Pase Rusak Diterjang Abrasi hingga 300 Meter, Ayahwa Koordinasi dengan Pemerintah Aceh
Kondisi tanggul Krueng Pase yang mengalami abrasi dan kerusakan sepanjang kurang lebih 300 meter di Gampong Tanjong Reungkam, Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk mendorong penanganan melalui penganggaran tahun 2027.

Yulizar Post | ACEH UTARA – Kerusakan tanggul Krueng Pase akibat abrasi di Gampong Tanjong Reungkam, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, membutuhkan penanganan segera. Kerusakan yang diperkirakan mencapai 300 meter tersebut dikhawatirkan semakin parah dan meningkatkan ancaman banjir bagi permukiman warga yang berada di sekitar aliran sungai.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk mendorong percepatan penanganan. Pemerintah kabupaten berharap kerusakan tanggul dapat masuk dalam prioritas pembangunan sehingga perlindungan terhadap masyarakat di kawasan tersebut tidak terus tertunda.

Aspirasi mengenai kondisi tanggul disampaikan Geuchik Gampong Tanjong Reungkam, Muhammad Nazar, pada Selasa (17/11/2026). Ia meminta perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi, khususnya melalui Dinas Pengairan Aceh, agar pembangunan serta penguatan kembali tanggul dapat segera direncanakan dan dilaksanakan.

Menurut Nazar, panjang kerusakan yang mencapai sekitar 300 meter membuat kondisi tanggul perlu mendapat perhatian serius. Apabila tidak segera ditangani, abrasi berpotensi terus menggerus bagian tanggul dan meningkatkan risiko luapan air sungai ke kawasan permukiman.

Kerusakan Tanggul Mengancam Permukiman Warga

Keberadaan tanggul di sepanjang Krueng Pase memiliki fungsi penting untuk membantu melindungi wilayah sekitar dari ancaman aliran dan luapan air sungai. Kerusakan pada bagian tanggul dapat mengurangi perlindungan tersebut, terutama ketika debit air meningkat akibat hujan dengan intensitas tinggi.

Baca Juga:  Kapolri Benarkan FBI Minta Bantuan Usut Dugaan Penyelundupan Chip NVIDIA ke China, Bareskrim Masih Mendalami

Warga Gampong Tanjong Reungkam berharap pemerintah tidak menunggu sampai terjadi dampak yang lebih besar sebelum melakukan penanganan. Kondisi permukiman yang berdekatan dengan tanggul menjadi alasan utama mengapa perbaikan dinilai mendesak.

Nazar berharap pembangunan dan penguatan tanggul dapat direalisasikan melalui dukungan anggaran pemerintah, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.

Ia juga menilai peluang percepatan penanganan perlu dimanfaatkan karena dokumen Detail Engineering Design (DED) pembangunan tanggul tersebut telah tersedia di Dinas Pengairan Aceh. Dengan adanya dokumen perencanaan teknis itu, pemerintah diharapkan dapat melanjutkan proses menuju penganggaran dan pelaksanaan pekerjaan.

Ayahwa Koordinasi dengan Dinas Pengairan Aceh

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, menjelaskan bahwa Bupati Ayahwa telah memberikan perhatian terhadap persoalan abrasi tanggul Krueng Pase. Pemerintah kabupaten juga telah melakukan komunikasi langsung dengan Pemerintah Aceh untuk memperjuangkan agar kerusakan tersebut mendapat tindak lanjut.

Baca Juga:  BKN Buka Akses Pembuatan Akun SSCASN CPNS 2026, Pelamar Diminta Segera Bersiap

Muntasir menerangkan, penanganan tanggul Krueng Pase merupakan kewenangan Pemerintah Aceh. Karena itu, koordinasi dilakukan dengan Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh agar pemerintah provinsi dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya.

“Persoalan tanggul Krueng Pase ini merupakan ranah kewenangan Pemerintah Aceh. Akan tetapi, Ayahwa telah melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh agar kerusakan tanggul tersebut mendapat perhatian serius dan bisa diperjuangkan penanganannya, mengingat kondisi kerusakan sangat parah dan dikhawatirkan jatuhnya korban jiwa mengingat permukiman warga sangat dekat dengan tanggul Krueng Pase,” ujar Muntasir.

Menurutnya, langkah koordinasi tersebut merupakan upaya pemerintah kabupaten untuk mendorong penyelesaian persoalan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat. Walaupun kewenangan penanganan berada pada pemerintah provinsi, Pemkab Aceh Utara tetap berupaya menyampaikan kebutuhan warga agar dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.

Pembangunan Diharapkan Masuk Penganggaran 2027

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap koordinasi dengan Pemerintah Aceh dapat ditindaklanjuti melalui dukungan kebijakan dan penganggaran. Dengan demikian, pembangunan kembali bagian tanggul yang mengalami abrasi diharapkan dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2027.

Ketersediaan DED menjadi salah satu dokumen penting dalam persiapan pembangunan infrastruktur. Dokumen tersebut memuat perencanaan teknis yang dapat menjadi dasar bagi tahapan lanjutan, meskipun pelaksanaan pekerjaan tetap membutuhkan keputusan penganggaran dan proses sesuai ketentuan.

Pemkab Aceh Utara juga berharap penanganan infrastruktur sungai pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan setelah kerusakan terjadi. Upaya penguatan tanggul dan perlindungan kawasan permukiman perlu menjadi bagian dari langkah pengurangan risiko agar masyarakat tidak terus berada dalam ancaman ketika kondisi sungai meningkat.

Baca Juga:  Bupati Aceh Utara Desak Percepatan Bantuan Rumah Rusak dan Normalisasi Empat Sungai Pascabencana

Sinergi Pemerintah Dibutuhkan untuk Melindungi Warga

Persoalan tanggul Krueng Pase memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat dalam menangani infrastruktur yang memiliki dampak lintas wilayah. Pembagian kewenangan perlu diikuti komunikasi yang efektif agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diperjuangkan meskipun pelaksanaan pembangunan berada di bawah tanggung jawab instansi yang berbeda.

Selain dukungan anggaran, pemantauan kondisi tanggul secara berkala juga penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan kerusakan dan mengantisipasi risiko yang mungkin muncul. Informasi mengenai kondisi lapangan dapat menjadi bahan bagi instansi teknis dalam menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, perlindungan tanggul bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan rasa aman, keberlangsungan aktivitas sehari-hari, serta keselamatan keluarga. Karena itu, kepastian tindak lanjut dari pemerintah menjadi harapan penting warga Tanjong Reungkam.

Muntasir menegaskan bahwa Pemkab Aceh Utara berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat terus diperkuat untuk menangani persoalan infrastruktur sungai pascabencana, khususnya yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan perlindungan masyarakat.

Hingga saat ini, pembangunan tanggul tersebut masih diharapkan memperoleh dukungan penganggaran untuk 2027. Masyarakat menantikan tindak lanjut konkret agar kerusakan sepanjang kurang lebih 300 meter itu dapat segera ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi kawasan permukiman.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *