Yulizar Post | JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden merupakan langkah yang lebih tepat dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan atau impeachment.
Menurut Sudding, keputusan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA yang menjadi bagian dari persoalan tersebut.
Ia menyampaikan pandangannya bahwa pengunduran diri secara sukarela dinilai lebih elegan dibandingkan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sudding.
Pengunduran Diri Disampaikan kepada Presiden dan MPR
Sebelumnya, Gibran menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden setelah polemik mengenai dokumen pendidikan yang menjadi salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden.
Setelah menyampaikan keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, Gibran mendatangi kompleks parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI.
Penyerahan surat itu berlangsung sekitar dua jam sebelum DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna dengan agenda pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait kemungkinan pemakzulan Gibran.
Menurut informasi yang disampaikan Sudding, usulan HMP tersebut telah memperoleh tanda tangan 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Namun, setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri, agenda pembahasan usulan tersebut dibatalkan sehingga rapat paripurna tidak jadi dilaksanakan.
Sudding Minta MPR Segera Menindaklanjuti Kekosongan Jabatan
Sudding mengatakan proses selanjutnya perlu mengikuti ketentuan yang berlaku di MPR. Ia merujuk Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 yang menurutnya menjadi dasar bagi pimpinan MPR untuk segera menggelar rapat gabungan guna membahas tindak lanjut kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ia menilai persoalan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme ketatanegaraan agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sudding sendiri diketahui menjadi salah satu anggota DPR yang mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan persyaratan Gibran. Ia juga disebut sebagai satu-satunya anggota Fraksi PAN yang menandatangani usulan tersebut.
Menurut Sudding, persoalan persyaratan pencalonan Wakil Presiden harus dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ia mengaitkan pandangannya dengan putusan MA serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menjadi bagian dari polemik tersebut.
Pengunduran Diri Dinilai Dapat Meredam Ketegangan Politik
Sudding berpandangan keputusan Gibran untuk mundur berpotensi membantu menjaga stabilitas politik. Ia menilai apabila proses HMP terus berlanjut, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi proses politik dan hukum yang lebih panjang.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya konsekuensi hukum lain yang menurut pandangannya dapat muncul dari rekomendasi HMP, termasuk dugaan persoalan pemalsuan dokumen dan manipulasi regulasi. Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan Sudding dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau keterlibatan pihak tertentu.
Selain itu, Sudding menilai dukungan anggota DPR dari berbagai fraksi terhadap usulan HMP menunjukkan bahwa fungsi pengawasan parlemen berjalan melalui proses politik yang melibatkan banyak pihak.
Ia menyebut pengawasan terhadap persyaratan pejabat publik harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Persyaratan Jabatan Publik Harus Mengikuti Konstitusi
Lebih lanjut, Sudding mengingatkan bahwa jabatan Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan mandat politik yang diperoleh melalui pemilihan umum. Setiap calon pejabat negara juga wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, prinsip negara hukum mengharuskan seluruh calon pejabat publik tunduk pada ketentuan yang sama tanpa pengecualian. Dukungan pemilih, kata dia, harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan hukum.
Sudding juga menyoroti aspek kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Ia menilai pejabat publik perlu menjaga integritas dan legitimasi moral, terutama ketika muncul persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan jabatan.
Proses Pengisian Jabatan Wapres Menjadi Perhatian
Dalam keterangannya, Sudding turut menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Ia menyebut MPR memiliki peran dalam proses pemilihan pengganti untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
Ia memaparkan bahwa proses tersebut mencakup pengajuan nama calon oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan kandidat, hingga pemungutan suara dalam sidang paripurna MPR. Sudding juga menyebut adanya batas waktu pelaksanaan sidang dan tahapan verifikasi calon sebagaimana ketentuan yang dirujuknya.
Menurut pandangannya, pergantian Wakil Presiden diharapkan dapat mengakhiri polemik mengenai persyaratan pencalonan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Ia menegaskan bahwa stabilitas negara perlu dibangun melalui kepastian hukum, integritas lembaga negara, serta penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik
Persoalan pengisian jabatan publik menunjukkan pentingnya kepastian aturan dalam sistem ketatanegaraan. Setiap tahapan, mulai dari pencalonan hingga penggantian pejabat, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Di sisi lain, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perbedaan antara pernyataan politik, proses administratif, dan keputusan resmi lembaga negara. Ketiganya memiliki kedudukan berbeda dan tidak seharusnya disamakan dalam pemberitaan.
Proses penyelesaian persoalan ketatanegaraan juga membutuhkan keterbukaan dari lembaga terkait. Penjelasan mengenai dasar hukum, tahapan yang ditempuh, serta keputusan resmi yang dihasilkan akan membantu masyarakat memahami perkembangan situasi sekaligus menjaga kepercayaan terhadap institusi negara.
