Yulizar Post | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kesiapan pemerintah daerah menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan bencana lain akibat kondisi cuaca ekstrem.
Penetapan tersebut dilakukan menyusul perkembangan kondisi cuaca serta prediksi curah hujan yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah Aceh menilai langkah antisipasi diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi keadaan darurat.
Kebijakan tersebut mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 mengenai Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, penetapan status siaga juga mengacu pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Seluruh Kabupaten dan Kota Diminta Siaga 24 Jam
Melalui penetapan status tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah mitigasi bencana.
Salah satu instruksi utama adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh 23 kabupaten dan kota di Aceh selama 24 jam. Setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing juga harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, kementerian dan lembaga, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.
Koordinasi lintas instansi dinilai penting untuk memastikan proses penanganan berjalan cepat dan terarah, terutama apabila terjadi bencana yang berdampak terhadap permukiman maupun fasilitas umum.
BPBA dan Sejumlah Dinas Diminta Siapkan Peralatan
Selain meningkatkan pemantauan wilayah, Gubernur Aceh juga meminta seluruh SKPA menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan ke lokasi terdampak bencana.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana.
Seluruh peralatan tersebut harus dapat segera dimobilisasi apabila terjadi keadaan darurat. Kesiapan personel dan sarana pendukung diharapkan dapat mempercepat proses evakuasi, pemberian bantuan, serta penanganan wilayah yang mengalami dampak bencana.
Pemerintah Aceh berharap seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat menjalankan instruksi tersebut secara optimal selama masa siaga darurat berlangsung.
Potensi Bencana Hidrometeorologi di Aceh
Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang berkaitan dengan kondisi cuaca, iklim, dan siklus hidrologi. Beberapa jenis bencana yang termasuk dalam kategori ini antara lain banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrem.
Kondisi geografis Aceh yang memiliki kawasan pesisir, dataran rendah, daerah aliran sungai, serta wilayah perbukitan membuat sejumlah daerah memiliki tingkat kerawanan berbeda terhadap bencana hidrometeorologi.
Curah hujan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan debit sungai, menyebabkan genangan di kawasan permukiman, hingga memicu longsor di wilayah dengan kondisi tanah yang rentan. Karena itu, pemantauan cuaca dan kondisi lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana.
Warga Diminta Meningkatkan Kewaspadaan Selama Musim Hujan
Penetapan status siaga darurat juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca. Warga yang tinggal di sekitar sungai, kawasan rawan banjir, dan daerah perbukitan perlu memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan serta informasi peringatan dini dari instansi resmi.
Masyarakat disarankan membersihkan saluran drainase, menghindari aktivitas di sekitar sungai ketika debit air meningkat, serta menyiapkan dokumen penting dan perlengkapan darurat yang mudah dibawa apabila sewaktu-waktu diperlukan evakuasi.
Informasi mengenai perkembangan cuaca dan peringatan dini dapat dipantau melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sedangkan informasi penanganan dan kebencanaan di Aceh dapat diperoleh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) serta pemerintah daerah setempat.
Selama status siaga darurat berlaku hingga 31 Januari 2027, kesiapan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko serta dampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Koordinasi yang baik, informasi yang akurat, dan tindakan antisipatif diharapkan dapat membantu melindungi keselamatan warga di berbagai wilayah.
