Yulizar Post | BANDA ACEH – Mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) dan seorang mahasiswa berinisial AM (22) telah dikeluarkan dari tahanan setelah masa penahanan keduanya berakhir pada 31 Oktober 2026. Meski tidak lagi berada di dalam tahanan, proses hukum terkait dugaan jarimah liwath yang menjerat keduanya masih berjalan.
Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, Roslina, menjelaskan bahwa pengeluaran kedua tersangka dilakukan demi hukum karena batas waktu penahanan berdasarkan ketentuan yang berlaku telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.
Roslina menyampaikan bahwa FD dan AM sebelumnya ditahan sejak 18 Agustus 2026. Keduanya harus dikeluarkan dari tahanan setelah seluruh tahapan waktu penahanan berakhir tanpa adanya pelimpahan perkara ke pengadilan.
Menurut Roslina, mekanisme penahanan dalam perkara jinayat memiliki beberapa tahapan. Penahanan awal dilakukan oleh penyidik, kemudian dapat diperpanjang oleh jaksa sesuai kewenangannya. Apabila perkara telah memasuki persidangan, penahanan selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan perintah hakim.
Berkas Perkara Dua Kali Dikembalikan Jaksa
Selain persoalan masa penahanan, perkembangan perkara FD dan AM juga menjadi perhatian karena berkas penyidikan telah dua kali dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh kepada penyidik Satpol PP dan WH.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, berkas perkara pertama kali diserahkan kepada kejaksaan pada 8 September 2026. Setelah dilakukan penelitian, jaksa mengembalikannya kepada penyidik pada 21 September karena dinilai belum lengkap.
Penyidik kemudian kembali menyerahkan berkas tersebut pada 5 Oktober 2026. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ulang, jaksa masih menemukan kekurangan sehingga berkas kembali dikembalikan pada 19 Oktober 2026 untuk dilengkapi berdasarkan petunjuk penuntut umum.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kadafi, sebelumnya menjelaskan bahwa kekurangan tersebut berkaitan dengan pemenuhan unsur pasal yang disangkakan serta kecukupan alat bukti. Jaksa perlu memastikan seluruh unsur perkara telah terpenuhi sebelum berkas dapat dinyatakan lengkap dan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Disangkakan Melanggar Qanun Hukum Jinayat
FD dan AM sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan oleh petugas Satpol PP dan WH Banda Aceh di ruang kerja FD di Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh pada 12 Agustus 2026.
Perkara tersebut disangkakan menggunakan Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Jarimah Liwath. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti awal terkait dugaan pelanggaran hukum jinayat.
Namun, status tersangka tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian terhadap dugaan tindak pidana tetap harus dilakukan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kejaksaan Masih Menelaah Berkas Perkara
Roslina mengatakan bahwa meskipun kedua tersangka telah dikeluarkan dari tahanan, bukan berarti penanganan perkara dihentikan. Berkas kasus tersebut masih berada dalam proses penelaahan pihak kejaksaan.
Ia juga menyebutkan bahwa kemungkinan adanya langkah hukum lanjutan masih perlu dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan. Apabila nantinya diperlukan, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada kelengkapan berkas perkara serta tindak lanjut penyidikan setelah dua kali pengembalian oleh jaksa. Kepastian mengenai kelanjutan kasus tersebut masih menunggu hasil koordinasi antara penyidik dan pihak kejaksaan.
Memahami Arti Dikeluarkan dari Tahanan Demi Hukum
Dalam proses peradilan pidana, pengeluaran seseorang dari tahanan demi hukum berbeda dengan pembebasan melalui putusan pengadilan. Pengeluaran tersebut berkaitan dengan berakhirnya dasar atau batas waktu penahanan yang diizinkan oleh ketentuan hukum. Artinya, seseorang dapat kembali menjalani kehidupan di luar tahanan meskipun proses penyidikan atau penanganan perkaranya belum selesai.
Pengembalian berkas perkara oleh jaksa kepada penyidik juga merupakan bagian dari mekanisme prapenuntutan. Melalui proses tersebut, penuntut umum meneliti kelengkapan administrasi dan materi pembuktian. Apabila masih terdapat kekurangan, penyidik harus melakukan perbaikan sesuai petunjuk jaksa sebelum perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Dalam perkara hukum jinayat di Aceh, masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara status tersangka, penahanan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Setiap tahapan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Oleh karena itu, perkembangan kasus FD dan AM perlu terus dipantau berdasarkan keterangan resmi aparat penegak hukum dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
