Yulizar Post | JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026), yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Gibran menyampaikan keinginan itu di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikannya.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran mengenai situasi yang sedang berkembang.
Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Sorotan
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika persoalan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024 kembali menjadi perhatian publik dan parlemen.
Dalam perkembangan perkara tersebut, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan untuk keperluan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan ini turut memperkuat perhatian terhadap persoalan administrasi pendidikan yang sebelumnya menjadi pembahasan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi.
Di sisi lain, sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari dinamika politik di parlemen terkait status dan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gibran Sebelumnya Bantah Tidak Lulus SMA
Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikan yang menjadi sorotan. Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA sebelum melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
Gibran juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak menyelesaikan pendidikan menengah. Ia diketahui pernah menempuh pendidikan tinggi di Singapura.
Polemik tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan hukum dan politik yang mendapat perhatian berbagai pihak. Pernyataan mengenai niat pengunduran diri yang disampaikan dalam pertemuan dengan Prabowo menambah dinamika baru dalam pemerintahan.
Bagaimana Kelanjutan Posisi Gibran sebagai Wakil Presiden?
Pernyataan mengenai niat mengundurkan diri belum dengan sendirinya berarti Gibran telah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Proses tersebut masih perlu mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, termasuk keputusan dan tahapan administratif sesuai ketentuan hukum.
Hingga informasi ini disusun, perhatian publik tertuju pada perkembangan komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden serta kemungkinan langkah resmi berikutnya. Pernyataan pemerintah mengenai pertemuan tersebut menjadi informasi penting untuk memahami posisi politik yang sedang berkembang.
Memahami Perbedaan Pengunduran Diri dan Pemakzulan
Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengunduran diri berangkat dari kehendak pejabat yang bersangkutan untuk berhenti dari jabatannya, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai persyaratan yang ditentukan.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional dalam pengisian jabatan apabila kekosongan benar-benar terjadi.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara pernyataan niat mengundurkan diri, pengajuan resmi, dan berakhirnya masa jabatan. Ketiga hal tersebut memiliki tahapan serta konsekuensi hukum yang berbeda. Perkembangan berikutnya perlu dilihat berdasarkan pernyataan resmi pemerintah dan keputusan lembaga negara terkait, sehingga informasi mengenai posisi Wakil Presiden tidak menimbulkan kesalahpahaman.