Yulizar Post | JAKARTA – Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengungkap adanya setoran uang tunai sebesar Rp80 juta hingga Rp130 juta kepada pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperlancar pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Keterangan tersebut disampaikan Joko ketika menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut pengakuan Joko di hadapan majelis hakim, uang tersebut berasal dari biaya tambahan tidak resmi sebesar Rp1 juta untuk setiap permohonan izin tinggal. Pembayaran dilakukan secara berkala kepada pihak di lingkungan Ditjen Imigrasi sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025.
Perkara ini menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim bersama enam mantan pejabat imigrasi sebagai terdakwa. Dalam persidangan, keterangan Joko menjadi salah satu bagian dari proses pembuktian mengenai dugaan praktik pungutan di luar ketentuan resmi dalam pelayanan keimigrasian.
Joko menjelaskan bahwa biaya tambahan tersebut pertama kali disampaikan oleh terdakwa Tessar Bayu Setyaji, yang saat itu menjabat Kepala Subdirektorat Alih Status Izin Tinggal pada Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Permintaan itu muncul ketika permohonan perubahan status izin tinggal dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diurus perusahaannya tidak kunjung mendapatkan persetujuan.
“Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp1 juta,” kata Joko saat menjawab pertanyaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyebut biaya tersebut dihitung berdasarkan setiap permohonan atau tenaga kerja asing (TKA) yang diajukan. Dengan demikian, jumlah pembayaran tambahan bergantung pada banyaknya permohonan izin tinggal yang diproses melalui perusahaan miliknya.
Setoran Dilakukan Setiap Satu atau Dua Bulan
Dalam keterangannya, Joko juga memaparkan mekanisme pembayaran uang tersebut. Menurut dia, pengaturan jumlah setoran dilakukan oleh terdakwa Juniadi Sri Priambudi, yang ketika itu menjabat Ketua Tim Alih Status ITAS.
Juniadi disebut menghubungi mantan karyawan Joko bernama Nur Adib untuk menyampaikan jumlah uang yang harus disiapkan. Pembayaran tersebut berada di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu pungutan resmi negara yang dikenakan atas layanan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Joko mengaku jumlah uang yang diminta tidak selalu sama. Dalam satu periode pembayaran, nilainya berkisar antara Rp80 juta hingga Rp130 juta. Permintaan pembayaran biasanya disampaikan setiap satu atau dua bulan sekali.
“Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp80 sampai 130 juta, Pak,” ujar Joko ketika menjelaskan besaran setoran yang harus dibayarkan.
Seluruh pembayaran, menurut kesaksiannya, dilakukan menggunakan uang tunai dan tidak melalui transfer bank. Praktik tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga tahun, yakni sejak pertengahan 2022 sampai pertengahan 2025.
Joko juga menjelaskan bahwa perusahaannya menarik biaya sebesar Rp2,5 juta untuk setiap permohonan dari klien. Dari jumlah tersebut, Rp1 juta disebut disisihkan untuk pembayaran kepada pihak di lingkungan Ditjen Imigrasi, sementara sisanya menjadi bagian dari biaya yang diterima perusahaan.
Jika dihitung berdasarkan tarif Rp1 juta per permohonan, setoran sebesar Rp80 juta hingga Rp130 juta setara dengan sekitar 80 sampai 130 permohonan dalam satu periode pembayaran. Namun, angka tersebut merupakan perhitungan berdasarkan tarif dan nilai setoran yang disampaikan saksi, bukan jumlah permohonan yang telah dipastikan secara terpisah oleh penyidik.
Joko mengaku memenuhi permintaan pembayaran karena khawatir proses pengurusan izin tinggal milik kliennya terhambat. Ia juga mengkhawatirkan munculnya keluhan dari pelanggan apabila permohonan yang ditangani perusahaannya tidak kunjung selesai.
Jaksa Uraikan Dugaan Pungutan Rp168,97 Miliar
Dalam dakwaannya, jaksa KPK menguraikan dugaan penerimaan uang dari para pemohon dokumen keimigrasian dengan total mencapai Rp168.972.869.901 atau sekitar Rp168,97 miliar. Pungutan tersebut disebut berkaitan dengan berbagai layanan izin tinggal, termasuk Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta proses alih status izin tinggal.
Jaksa juga mendakwa Silmy Karim menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar dari praktik pungutan tersebut. Selain itu, Silmy didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp2,56 miliar yang menurut dakwaan disamarkan dengan sebutan dana operasional.
Besaran uang yang disebut dalam dakwaan tersebut merupakan tuduhan jaksa yang masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. Keterangan saksi, dokumen transaksi, serta alat bukti lainnya akan dinilai oleh majelis hakim sebelum mengambil keputusan mengenai pertanggungjawaban masing-masing terdakwa.
Enam Terdakwa Disebut Menerima Bagian Berbeda
Selain Silmy Karim, jaksa menguraikan dugaan pembagian uang kepada enam mantan pejabat dan pegawai imigrasi lainnya. Nilai yang disebutkan dalam dakwaan berbeda-beda sesuai dengan peran masing-masing terdakwa.
Berikut rincian penerimaan yang diuraikan jaksa dalam dakwaan:
- Mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam: Rp500 juta.
- Mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra: Rp6,53 miliar.
- Tessar Bayu Setyaji: Rp2,88 miliar.
- Mantan Kepala Subdirektorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo: Rp4,24 miliar.
- Juniadi Sri Priambudi: Rp16,3 miliar.
- Mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah: Rp50,96 miliar.
Dalam dakwaan, jaksa turut mengungkap penggunaan sejumlah istilah atau kode untuk menyamarkan pembagian uang. Salah satunya adalah kode “malaikat” yang disebut digunakan dalam komunikasi terkait pembagian dana.
Jaksa juga menyebut adanya kode “RAMA” yang diduga merujuk kepada menteri. Dalam uraian dakwaan, istilah tersebut dikaitkan dengan jatah uang sebesar Rp40 juta setiap pekan.
Namun, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membantah menerima uang sebagaimana disebut dalam dakwaan. Ia mempertanyakan waktu dan tempat penyerahan uang tersebut, termasuk apakah pernah ada komunikasi atau perintah darinya terkait pemberian dana itu.
KPK menyatakan berbagai keterangan dan fakta yang muncul dalam perkara tersebut akan diuji selama proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, penyebutan nama maupun kode dalam dakwaan tetap harus dipahami sebagai bagian dari uraian jaksa yang belum menjadi putusan pengadilan.
Sidang Pembuktian Hadirkan Lima Saksi
Sidang pada Selasa tersebut menjadi tahap awal pembuktian setelah majelis hakim menolak perlawanan atau eksepsi yang diajukan Silmy Karim dalam putusan sela. Setelah perkara berlanjut ke tahap pembuktian, jaksa mulai menghadirkan sejumlah saksi untuk menerangkan dugaan praktik pungutan dalam pengurusan izin tinggal WNA.
Selain Joko Mulyono, jaksa menghadirkan empat saksi lainnya. Mereka adalah pengelola data keimigrasian Yohanes Sri Windarto serta tiga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni Christopel Hutauruk, Herry Heryadi, dan Redy Restuwanto.
Jaksa KPK menyampaikan rencana menghadirkan sekitar 200 saksi sepanjang proses persidangan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pembuktian perkara akan melibatkan banyak keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui proses pengurusan izin tinggal maupun dugaan aliran uang dalam perkara tersebut.
Dalam sidang sebelumnya, Silmy Karim telah membantah dirinya ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT). Ia menyatakan datang sendiri ke KPK. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sikap terdakwa dalam menghadapi perkara yang sedang berjalan.
Kesaksian Joko Mulyono kini menjadi salah satu materi yang akan diuji bersama keterangan saksi lain dan alat bukti yang diajukan jaksa. Majelis hakim nantinya akan menilai apakah rangkaian fakta yang terungkap dapat membuktikan dakwaan terhadap para terdakwa.
Perkara ini juga menjadi perhatian terhadap tata kelola pelayanan keimigrasian, khususnya dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing. Biaya layanan pemerintah seharusnya mengikuti ketentuan resmi, sehingga masyarakat maupun perusahaan pengguna jasa dapat mengetahui besaran pungutan yang sah dan membedakannya dari pembayaran di luar aturan.
Dalam proses persidangan, penting untuk membedakan antara keterangan saksi, uraian dakwaan jaksa, bantahan pihak yang disebut, dan fakta yang nantinya dinyatakan terbukti oleh hakim. Seluruh terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

